Selama ini pengacara yang teriak-teriak kalau hakimnya korupsi, jaksa dan polisinya korupsi, tapi siapa yang ngasih duit? Kalau semua pihak nggak ngasih duit kan mereka nggak bisa ngasih apa-apa, cetusnya.
Senada dengan Anangga, Widyawan melihat kondisi litigasi di Indonesia belum terlalu ideal. Ia melihat kalah menang ketika berperkara di pengadilan bukan semata-mata ditentukan oleh argumentasi hukum, melainkan oleh faktor-X.
Akhirnya kita memutuskan daripada litigasi kalah karena kita mau menjaga idealisme dan klien menjadi tidak puas, lebih baik kita serahkan ke orang yang ahlinya, tutur pendiri law firm Widyawan and Partners ini.
Oleh karena itu, Widayawan memilih membawa law firm-nya tetap fokus di korporasi. Ia melihat dalam menjalankan bisnis, termasuk law firm, selalu ada pasang surutnya. Nah naik turunnya itu suatu saat bisa lebih ramai di korporasi, atau litigasi. Dan kita sulit untuk setiap kali kondisi bisnis turun, terus kita lepas orang begitu saja.
Menurutnya, prospek di korporasi berbanding lurus dengan situasi perekonomian Indonesia. Artinya, seandainya perekonomian menurun, usaha korporasi juga cenderung menurun. Namun, Widyawan optimistis kondisi perekonomian Indonesia akan membaik.
Profesionalisme
Kalau Widyawan tetap optimistis di korporasi, Insan Budi Maulana justru yakin kondisi litigasi akan semakin membaik. Apalagi, peran dan sepak terjang lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial makin hari makin aktif untuk memberantas korupsi, termasuk di pengadilan. Sehingga, Insan yang menjadi partner di law firm Lubis Santosa Maulana ini yakin integritas dan profesionalisme yang selalu mereka kedepankan akan terus terjaga.
Insan tak menutup mata adanya cap negatif yang dilekatkan pada pengadilan di Indonesia. Imbasnya, selalu ada tudingan miring bila sebuah law firm sering menang dalam proses litigasi di pengadilan.