Dunia usaha penuh persaingan, sehingga beragam cara dilakukan untuk memenangkan kompetisi. Kadang, cara yang dilakukan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli) dan regulasi turunannya mengatur beragam pedoman bagi pelaku usaha, termasuk norma berupa larangan-larangan (verboden).
Dalam diskusi yang diselenggarakan Hukumonline (30/5/2024), aspek-aspek hukum persaingan usaha dikupas tuntas. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Ningrum Natasya Sirait, misalnya, menyinggung vertical restraint dalam UU Antimonopoli, praktik dan perbandingannya dengan Amerika Serikat. Vertical restraint merujuk pada pembatasan yang dilakukan dalam hubungan vertikal antara pelaku usaha di tingkat yang berbeda dalam rantai distribusi. Misalnya antara produsen dan distributor.
Tri Junanto Wicaksono mengupas sinergitas kepatuhan hukum dengan perkembangan bisnis terutama di industri fast moving consumer goods. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIN) Indonesia ini menyinggung sejumlah langkah yang penting dilakukan pelaku usaha dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap UU Antimonopoli dan regulasi turunannya.
Langkah tersebut antara lain melakukan audit internal secara rutin, bekerja sama dengan otoritas regulator, terutama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), melakukan peninjauan (review) terhadap peraturan perundang-undangan secara berkala, serta pelatihan dan pendidikan kepada karyawan guna memberikan pemahaman pentingnya kepatuhan hukum. “Termasuk pemahaman tentang praktik-praktik yang dilarang oleh undang-undang dan konsekuensi terhadap pelanggarannya,” jelas Tri Junanto dalam diskusi tersebut.

























