Aspek lain yang menjadi catatan Prof Ayu dalam pengembangan pembelajaran HAN di Fakultas Hukum terkait penegasan hakikat sanksi administratif dalam bidang tertentu. Sanksi administratif dapat bersifat reparatoir atau pemulihan, hukuman (punitif), atau regresif yang berarti reaksi ketidakpatuhan terhadap keputusan dengan pembatalan/pencabutan keputusan. Tetapi dalam konteks lingkungan hidup, sanksi yang memulihkan lingkungan patut diutamakan.
Sebagai aktualisasi sila ke-4, partisipasi publik dalam penentuan kebijakan menjadi hal yang selaras dengan deskripsi HAN yang melibatkan berbagai pihak. Termasuk penguasa, perlindungan hukum, masyarakat, partisipasi masyarakat, terkait mengatur dan mengendalikan, serta menetapkan norma-norma fundamental.
“Peran HAN lagi-lagi sangat penting sebagai garda terdepan untuk memberikan tidak hanya kesejahteraan, tapi saat ini sudah konteksnya negara pelayan bagi rakyatnya. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi, dokumen elektronik, dan lain-lainnya merupakan hal yang penting didiskusikan hari ini,” ujar Guru Besar HAN FH UNS itu.
Turut hadir akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Richo Andi Wibowo yang turut menyampaikan pemikirannya mengenai pembelajaran HAN pada pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Dengan regulasi yang meningkat, maka peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) semakin meluas.
“Tapi apakah hukum dan segenap pranata institusi kenegaraan berhasil melayani dan melindungi kepentingan masyarakat luas atau yang terjadi adalah aturan-aturan ini berseberangan dengan kepentingan masyarakat luas? Lihat beberapa jurnal dan banyak opini surat kabar yang menguraikan secara kritis dan reflektif perkembangan yang terjadi beberapa tahun terakhir,” ujar Richo.
Kondisi HAN di Indonesia dewasa ini, sambungnya, seharusnya dapat didiskusikan dengan baik dan sistematis di kelas-kelas Fakultas Hukum. Dengan mengkombinasikan antara HAN sebagaimana tertuang dalam buku-buku ajar dengan realita dan kebutuhan sosial dari masyarakat Indonesia yang bersifat dinamis.
Melihat keadaan yang terjadi terhadap hukum di Indonesia sekarang, memunculkan pertanyaan di benak Richo sebagai seorang dosen HAN ketika menerapkan mekanisme pembelajaran di kelas. Ia mempertanyakan perlu atau tidaknya dosen lebih longgar dalam menyampaikan bahan ajar? Dan sederet pertanyaan lainnya yang diharapkan dapat menggugah pemikiran kalangan akademisi HAN FH dalam mencari proyeksi bersama.
“Penting sekali mencari keseimbangan antara yang positif dengan yang negatif (pada perkembangan hukum untuk diangkat dalam pembelajaran HAN di FH). Kalau buat saya penting sekali untuk menjelaskan kepada mahasiswa bahwa bidang hukum yang dinamis ini untuk melindungi negara,” imbuh Prof. Dr. Adriaan Bedner dari Universitas Leiden.
