“Polemik UU PDP dalam kebebasan pers ini dibuktikan oleh data AJI pada tahun 2018-2021 yang menyatakan ada sebanyak 15 jurnalis yang di UU ITE-kan. Sementara itu proses legislasi RUU tertutup sehingga memberikan pengalaman buruk,” lanjutnya.
Lebih lanjut Ariehta juga menyayangkan diundangkannya UU PDP ini dikebut untuk perhelatan G20 yang tidak ada kepentingan serta relevansi mengenai pelindungan data pribadi yang sedang dibahas.
“Terlalu terburu-buru untuk menjerang perhelatan G20, yang mana ini bukan sesuatu yang relevan dengan diskursus perlindungan data,” kata dia.
Poin-poin sorotan mengenai kritik penyusunan dan potensi problematika UU PDP ini semata-mata adalah bentuk kritisi praktisi hukum mewakili masyarakat sipil. Masyarakat sipil menganggap diundangkannya UU PDP berjalan lancar dan baik, namun bila ditelaah lebih lanjut memiliki sejumlah poin yang perlu penjelasan lebih lanjut agar tidak menjadi undang-undang yang pisau bermata dua.