Jean Bodin (1530-1596), orang pertama yang mengusung gagasan tentang kedaulatan memproposisikan bahwa kedaulatan negara memanglah absolut secara politik, tetapi tidak secara moral dan hukum. Konsep kedaulatan Bodin adalah mengakui hukum alam dan hukum Tuhan, dirinya menempatkan penguasa dalam etis yang lebih tinggi. Ada yang menyebutkan bahwa konsep kedaulatan Bodin adalah sekularisasi parsial atau absolutisme dengan batas Ilahi. Berbeda halnya dengan Thomas Hobbes (1588-1679), yang memposisikan kedaulatan dalam kondisi absolutisme sekuler. Hobbes menempatkan negara yang memegang kedaulatan sepenuhnya, tanpa batas transendental. Bahkan, ditambahkan olehnya, agama hanya boleh ada sejauh diatur oleh negara. Dalam kerangka sekularisasi penuh ini antara politik dan agama dipisahkan secara tegas. Langkah Hobbes yang lebih jauh ini merupakan penegasan bahwa kedaulatan adalah produk kontrak sosial manusia, bukan atas legitimasi Tuhan. Transisi ini menjadi fondasi bagi lahirnya negara modern sekuler di Eropa.
Sekularisasi kedaulatan oleh Thomas Hobbes terutama dalam konteks pemikirannya di Leviathan (1651). Latar belakang historisnya adalah dikarenakan Hobbes hidup di tengah masa Perang Saudara Inggris (1642-1651), ketika itu terjadi konflik antara raja, parlemen dan gereja, yang berimbas pada kekacauan politik. Ketika itu, tradisi yang mendominasi abad pertengahan adalah menempatkan kekuasaan dalam kerangka teologi politik. Teologi politik adalah suatu kerangka pemikiran yang menempatkan politik dan kedaulatan negara dalam kaitannya dengan konsep-konsep teologis atau religius. Intinya, ia melihat bahwa legitimasi kekuasaan poltik tidak bisa dilepaskan dari Tuhan, hukum Ilahi atau prinsip transendental. Dalam tradisi klasik, teologi politik berfungsi menjelaskan mengapa penguasa berhak memerintah dan mengapa rakyat wajib menaatinya, semuanya terjadi dengan dasar bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan. Dalam konteks modern, teologi politik seringkali diperdebatkan, apakah negara harus sepenuhnya sekuler, atau tetap mengakui peran transendental dalam legitimasi hukum dan kekuasaan. Selanjutnya, Hobbes melakukan sekularisasi kedaulatan yakni dengan dengan cara memisahkan legitimasi kekuasaan dari otoritas agama, dan menempatkannya pada kontrak sosial manusia.
Thomas Hobbes, dalam bukunya yang berjudul Leviathan menyatakan bahwa manusia dalam keadaan status naturalis yaitu status belum bernegara, kehidupannya masih kacau karena belum ada organisasi negara yang dapat menjamin tata tertib, keamanan maupun kesejahteraan. Dalam situasi demikian sudah barang tentu amat mudah terjadi perselisihan karena yang berlaku adalah hukum kepalan (vuisrecht). Artinya, siapa yang kuat maka dia yang menang dan berkuasa. Hidup manusia adalah seperti serigala satu terhadap lainnya (Homo Homini Lupus). Apabila kondisi ini dibiarkan maka terjadi perang semesta (Bellum Omnium Contra Omnes). Menurut Thomas Hobbes, untuk dapat menjadi penguasa, ia harus mempunyai fisik yang kuat seperti singa (Leviathan) agar mampu menguasai segala kekacauan yang timbul dalam negara. Berarti hanya mereka yang kuat fisiknya dibenarkan untuk memegang kekuasaan dalam negara. Otoritas absolut yang diberikan pada sang leviathan adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Alasan Hobbes menekankan kedaulatan absolut sekuler adalah untuk mengatasi state of nature yang begitu kacau. Hobbes menggambarkan kondisi alamiah manusia sebagai Bellum Omnium Contra Omnes, dimana agar manusia dapat keluar dari kekacauan itu, manusia harus menyerahkan hak-hak mereka kepada satu penguasa mutlak (leviathan). Kekuasaan mutlak ini diperlukan agar tidak tercipta ruang konflik yang semakin memporakporandakan keadaan. Legitimasi kekuasaan adalah berasal dari kontrak sosial, bukan dari Tuhan. Hobbes menolak keras pandangan, bahwa kedaulatan itu adalah manifestasi dari mandat Ilahi. Menurutnya, kedaulatan lahir dari kesepakatan manusia untuk menyerahkan hak mereka demi terciptanya keamanan yang dicita-citakan. Inilah yang merupakan inti sekularisasi, dimana kekuasaan sama sekali bukan berasal dari wahyu Ilahi ataupun gereja.
Hobbes melihat konflik besar ini terjadi karena adanya otoritas ganda, oleh karenanya Hobbes menghapus dualisme otoritas (negara vs gereja). Dirinya menegaskan agama harus tunduk pada negara, tujuannya agar tidak terjadi perpecahan. Dengan ini, negara ditempatkan sebagai entitas sekuler yang berdiri di atas semua otoritas yang ada. Kekuasaan absolut diperlukan agar penguasa tidak bisa ditantang oleh aksi politik atau otoritas religius, dengan begitu akan terjamin stabilitas dan ketertiban. Hobbes sangat meyakini hanya penguasa sekuler yang kuat yang bisa menjamin perdamaian dan mencegah kembali lagi ke state of nature (suatu keadaan naturalis) manusia.
Alasan Hobbes Begitu Membenci State of Nature
Hobbes menggambarkan state of nature sebagai kondisi dimana belum ada negara dan otoritas politik. Dalam keadaan belum bernegara ini, setiap orang memiliki kebebasan mutlak untuk melakukan apa saja demi untuk mempertahankan hidupnya. Situasi ini terjadi karena ketidakadaan otoritas yang mampu mengatur dan mengendalikan, kebebasan mutlak itu kemudian berubah menjadi kekacauan. Kekacauan yang menimbulkan konflik, ketakutan dan bahkan kekerasan. Kebencian Hobbes ini karena hidup manusia ada dalam titik kesendirian, miskin, jahat, kasar dan melarat. Ia melihat state of nature sebagai ancaman eksistensial bagi manusia. Tanpa negara, maka tidak ada hukum yang mengikat dan ditakuti. Akibatnya hak hidup dan hak milik menjadi tidak terlindungi, karena siapapun bisa merampas atau bahkan membunuh, hanya demi untuk mempertahankan hidup. Kondisi ini sangatlah bertentangan dengan kebutuhan dasar hidup manusia akan keamanan.
Pengalaman empirik Hobbes, yang dijalaninya dalam situasi konflik perang saudara di Inggris, menjadi pemicu gagasannya. Ia menyaksikan secara langsung kekacauan politik, perang antar faksi dan hancurnya tatanan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan pengalaman inilah, semakin memperkuat pandangannya bahwa tanpa adanya otoritas yang kuat, maka masyarakat akan terjerumus ke dalam jurang state of nature. Suatu keadaan dimana tidak ada moralitas objektif yakni tidak ada standar moral universal yang mengikat dan dihormati. Baik dan buruk sesuatu hanyalah ditentukan oleh kepentingan subjektivitas masing-masing individu manusia. Hobbes menilai ini akan menjadi sangat berbahaya, karena membuka ruang bagi tirani individu dan praktik kekerasan tanpa batas.
