Pertama, perluasan kriteria penerima manfaat Kartu Pekerja Jakarta yang semula berpenghasilan UMP ditambah 10 persen menjadi UMP ditambah 15 persen. Dengan ditingkatkannya batas upah penerima manfaat diharapkan dapat lebih banyak menjangkau kalangan pekerja/buruh, sehingga bisa mengurangi beban pengeluaran mereka yang bertempat tinggal di Jakarta.
Kedua, pelibatan pekerja/buruh terhadap pengembangan program JakPreneur. Serta memfasilitasi penjualan produk yang berasal dari program JakPreneur dalam sistem e-order. Ketiga, penyelenggaraan pelatihan bagi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Pelatihan kerja itu digelar di suku dinas yang tersebar di 5 wilayah kota administrasi dan kabupaten Kepulauan Seribu, serta pusat pelatihan kerja yang tersebar di wilayah provinsi DKI Jakarta.
Keempat, rencana perluasan program transportasi gratis. Program itu ditujukan bagi pekerja/buruh yang bekerja di Jakarta yang memiliki KTP non-DKI dan pekerja/buruh yang memiliki KTP Jakarta, tetapi bekerja di luar wilayah DKI Jakarta.
Andri berharap penetapan UMP Tahun 2023 dan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh berdampak positif terhadap produktivitas dan kesejahteraan pekerja/buruh. “Sehingga berdampak positif juga pada dunia usaha yang pada akhirnya tercipta hubungan industrial yang harmonis dan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta semakin membaik," imbuhnya.