Langkah Hukum Jika Bayar Gaji Tidak Tepat Waktu
Perusahaan wajib membayar upah sesuai waktu yang telah disepakati. Pemberi kerja yang terlambat memb...
Penghidupan yang Layak dalam Sistem Pengupahan: Apakah Dapat Diukur dari Take Home Pay?
Sudah saatnya orientasi kebijakan pengupahan tidak lagi hanya berfokus pada besarnya penghasilan akh...
UU PPRT 'Rem Keras' ke P3RT: Wajib Izin, Dilarang Potong Upah Pekerja dan Tahan Dokumen
P3RT dilarang memotong upah calon dan PRT, menahan dokumen pribadi asli, menempatkan PRT kepada pemb...
Aturan Standar Upah Minimum dalam RUU Ketenagakerjaan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("DPR RI") menggodok Rancangan Undang-Undang ("RUU") Kete...
UMP dan Upah Minimum Sektoral DKI Jakarta 2026
UMP DKI Jakarta resmi naik jadi Rp5.729.876. Bagaimana dengan Upah Minimum Sektoralnya? Berikut ulas...
Dalam Bayang Negara Kesejahteraan: Meluruskan Kewenangan Pemerintah dalam Penetapan Upah Minimum Sektoral
Dengan pengaturan lebih jelas di level UU, Upah Minimum Sektoral tidak lagi sekadar bergantung pada ...
Serikat Pekerja Kampus Uji Materi Aturan Pengupahan Dosen ke Mahkamah Konstitusi
Tanpa parameter yang jelas, sulit memastikan apakah upah dosen benar-benar layak atau tidak. Oleh ka...
Apakah Pemerintah Mengatur Persentase Kenaikan Upah Karyawan?
Pada dasarnya, pemerintah tidak mengatur secara eksplisit mengenai persentase kenaikan upah. Semua a...














