Kedua, buruh menolak kenaikan BBM karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM ini menurut Iqbal terkesan pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat. "Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan Ron yang lebih tinggi dari pertalite, harganya jauh lebih murah," ujarnya.
Iqbal menyebut serikat buruh dan Partai Buruh akan menggelar demonstrasi pada 6 September 2022 untuk meminta pimpinan DPR memanggil Menko perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM dan Menteri terkait kebijakan perekonomian. Demonstrasi akan digelar di 33 provinsi.
Kalangan parlemen menolak
Sebelumnya, kalangan MPR, DPR, DPD pun menolak kenaikan harga BBM dalam kondisi ekonomi saat ini. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Syarif Hasan menilai kebijakan menaikkan harga BBM menjadi keputusan tanpa empati masyarakat luas. Sebab, keputusan tersebut ditetapkan di saat kondisi ekonomi dalam pemulihan pasca pendemi Covid-19. Dia yakin keputusan tersebut makin melemahkan daya beli masyarakat.
“Kebijakan ini akan semakin menyusahkan masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM),” ujarnya melalui keterangannya, Senin (5/9/2022).
Dia menyesalkan langkah pemerintahan Jokowi tersebut tanpa mendengar aspirasi dan kesulitan ekonomi yang dirasakan jutaan orang di tanah air. Sebaliknya, pemerintah hanya mementingkan pembangunan proyek yang tidak bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak, khusunya masyarakat kecil. Seperti pembangunan ibu kota nusantara (IKN) dan kereta cepat Jakarta – Bandung yang menelan biaya ratusan triliun.
Baginya, alasan menaikkan harga BBM bersubsidi tidaklah beralasan. Bila alibi pemerintah BBM bersubsidi banyak diakses kalangan orang mampu, maka yang perlu dilakukan pemerintahan Jokowi dengan mengendalikan dan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. “Bukan malah menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah harga minyak dunia cenderung menurun,” kritiknya.
Sementara Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmd Mattaliti bila kenaikan harga BBM bersubsidi bakal membuat rakyat semakin menderita dan menambah jumlah kemiskinan, pemerintah semestinya terlarang mengambil langkah tersebut sebagai sebuah kebijakan. Apalagi diyakini BLT belum seratus persen menjawab persoalan tingginya inflasi akibat dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.