Sering Digunakan Sebagai Alasan Penahanan, 2 Pasal UU ITE Ini Diusulkan Dicabut
Terbaru

Sering Digunakan Sebagai Alasan Penahanan, 2 Pasal UU ITE Ini Diusulkan Dicabut

Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU ITE kerap digunakan sebagai alasan untuk melakukan penahanan, padahal tidak jelas kerugian materiil atau imateril yang dialami korban penghinaan.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit

Selain itu Erasmus menekankan hal paling mendasar lainnya yakni ketentuan pidana dalam UU 11/2008 sudah dicabut dalam KUHP. Pencabutan itu merupakan langkah awal perbaikan UU 11/2008. Sinkronisasi itu termasuk memberikan pemberatan pada beberapa pasal di KUHP apabila dilakukan dengan sarana elektronik sesuai putusan dari Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu, pemberatan kerugian tidak lagi diperlakukan dan malah menimbulkan over kriminalisasi.

“ICJR meminta agar DPR dan Pemerintah untuk dapat mencabut ketentuan Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU ITE untuk mendorong perbaikan optimal melalui revisi UU ITE yang saat ini sedang berlangsung,” usul Erasmus.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Citra Referandum mencatat beberapa pasal UU ITE yang bermasalah seperti pasal 26, pasal 27 ayat (1) dan (3), pasal 28 ayat (2), pasal 29, pasal 40, dan pasal 45. Citra melihat setidaknya ada 2 pasal UU ITE yang kerap digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat sipil.

Seperti Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur tentang informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ketentuan ini menjerat masyarakat yang menjalankan haknya untuk berekspresi dan berpendapat sebagaimana yang dialami ibu rumah tangga Prita Mulyasari yang dijerat menggunakan pasal tersebut karena mengeluhkan pelayanan di RS Omni Internasional.

Pasal 27 UU ITE juga digunakan untuk menjerat guru honorer Baiq Nuril yang mengalami pelecehan seksual dan aktivis Jumhur Hidayat karena mengunggah kritik terhadap UU Cipta Kerja di laman media sosial. “Dampak sejumlah pasal UU ITE menimbulkan masalah (kriminalisasi,-red) terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat,” kata Citra.

Tak hanya menjerat individu, Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga digunakan perusahaan untuk mengkriminalisasi buruh yang menuntut hak-hak normatif seperti yang dialami buruh di sebuah perusahaan garmen. Citra menjelaskan buruh tersebut menuntut perusahaan membayar hak-hak buruh berupa pembayaran tunjangan hari raya keagamaan (THR) sesuai aturan.

Kemudian buruh yang tergabung dalam Federasi Sebumi itu melakukan kampanye publik terhadap produk yang dihasilkan perusahaan itu terkait persoalan pembayaran THR. Alhasil perusahaan melaporkan buruhnya menggunakan pasal pencemaran nama baik UU ITE.

Menurut Citra, pasal 27 ayat (3) harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan 311 KUHP hal itu sebagaimana putusan MK No.50/PUU-VI/2008 dan ditegaskan putusan Pengadilan Negeri Bantul No.196/Pid.Sus/2014/PN.BTL. Selain itu pasal pencemaran nama baik berlaku untuk individu, bukan badan hukum.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info