Masalah lain, ketika awal Jakevo dimasukkan ke sistem OSS, komunikasi yang dirasakan Andrey tidak lancar. Harusnya, katanya, ketika kita masuk ke sistem OSS langung ternotifikasi ke Pemda supaya Pemda menjalankan perannya untuk memvalidasi, tetapi setelah sekian lama ditunggu masih belum ada respon dari Pemda. Padahal, awalnya sistem jakevo digadang-gadang membuat proses di Pemda cukup 3 jam selesai.
“Kita cek status di bkpm status sudah dikirim ke pemda, tapi kita cek di pemda dki dia belum terima pemberitahuan dari sistem OSS. Sistem jakevo tidak dibaca. Itu pengalaman betul terjadi ke saya. Sampai marah-marah di BKPM, di Kecamatan, di Walikota, di mall PTSP kuningan, saya gimana kalau harus dipimpong kemana-mana?,” keluhnya.
Evaluasi Berkala
Untuk menyamakan perspektif antar kementerian dengan OSS, termasuk dengan daerah, Leo berpandangan pentingnya pemerintah melakukan rapat evaluasi berkala antar seluruh pemangku kebijakan demi penyempurnaan sistem OSS ini. Tanpa adanya evaluasi berkala, maka tegangan ego-sektoral antar kementerian maupun masing-masing daerah akan terus ada.
“Harus ada evaluasi periodik, ditagih-tagihin, mana nih Kementerian? Mana daerah? Kalau dibiarkan saja belum ada peraturan teknis, PR masih banyak, dikasih waktu 6 bulan tidak selesai-selesai ya sistemnya bakal melempem. Buktinya, masih banyak Pemda yang belum mengeluarkan RDTR untuk daerahnya. Akhirnya yang awalnya paradigma OSS mempermudah proses malah menambah proses,” jelasnya.
Dari penilaian Andrey, dari seluruh kementerian yang responnya paling bagus dan responsive dengan sistem OSS dinilainya hanya Kominfo. Jadi kalau memilih bidang usaha x, komitmen komersialnya harus ke kominfo terkait e-commerce misalnya. Ketika mengurus komitmen itu ke Kominfo secara online, kominfo langsung notifikasi ke user bahwa kita sudah urus PSE dan langsung diarahkan untuk klik beberapa penyelesaian di sistemnya Kominfo.
Begitu dijalankan, katanya, kominfo langsung koordinasi dan notifikasi ke sistem OSS. Akhirnya secara otomatis di sistem OSS status pengurusan izin yang tadinya belum memenuhi komitmen (masih ceklist merah), sudah langsung berubah menjadi hijau (tanda terpenuhi).
“Kita jadi enggak perlu balik lagi ke OSS untuk memberi tahu kita telah menyelesaikan komitmen, tak perlu lagi upload sesuatu untuk memberi tahu ke OSS. Karena Kominfo sudah langsung terkoneksi ke sistem OSS secara otomatis bahwa PT ini dengan nomor NIB ini sudah menjalankan janji dia (komitmen). Bahkan produknya Kominfo bisa didownload lewat sistemnya OSS,” jelasnya.
Untuk itu, penting kiranya agar semangat seluruh kementerian sektor maupun pemerintah daerah satu visi secara kompak lebih responsive untuk mengintegrasikan sistem di lembaganya dengan sistem OSS, termasuk harus memiliki kesamaan perspektif antara pengaturan pengawasan komitmen dengan PP OSS. Untuk segi sinkronisasi aturan di lingkungan Kementerian dengan PP OSS, Andrey menilai, baru Kementerian Perdagangan yang peraturan menterinya sudah in-line dengan PP OSS.
“Dia terlihat betul-betul menterjemahkan PP 24/2018 ini. Sementara masih ada beberapa peraturan menteri lain yang ngambang, seperti Permen pariwisata yang tak tegas menjelaskan sebetulnya apa yang jadi komitmen komersialnya? Izin usahanya bagaimana?” tukasnya.