Di tengah ancaman krisis iklim, arah kebijakan pembangunan pemerintahan Prabowo Subianto dinilai makin menjauh dari prinsip keadilan ekologis. Sebab kebijakan pembangunan dengan menitikberatkan pada eksploitasi sumber daya alam (SDA) dianggap memperkuat pola ekonomi yang destruktif. Bahkan menutup ruang partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Kepala Perencanaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Tubagus Soleh Ahmad, menilai arah kebijakan pemerintahan saat ini menunjukkan kecenderungan otoritarian dan sangat dipengaruhi oleh kepentingan sektor SDA serta lingkungan hidup.
“Dari sepuluh catatan yang kami buat, ada dua hal yang perlu didalami karena menjadi faktor krusial, infrastruktur otoritarian yang sudah lengkap, dan kebijakan yang semakin bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam,” ujar Tubagus dalam sebuah diskusi, Sabtu (25/10/2025) pekan kemarin.
Baca juga:
- 9 Rekomendasi YLBHI untuk Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Kebijakan Ekstraktif dan Revisi Regulasi, Kritik Walhi atas Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Dalam satu tahun pemerintahan Prabowo dari sisi perencanaan maupun kebijakan politik, menurut Tubagus tampak jelas orientasi utamanya berada pada sektor SDA dan lingkungan hidup. Ia menyebut pembacaan terhadap lingkungan hidup yang dilakukan pemerintah sangat keliru secara krusial maupun paradoksal.
Tubagus menilai, berbagai kebijakan yang diterapkan justru berlawanan dengan semangat penyelamatan lingkungan dan kesejahteraan rakyat. Saat ini masyarakat berupaya keluar dari krisis lingkungan hidup, namun pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang anti-keselamatan rakyat.
Setidaknya menurut Tubagus ada dua indikator utama yang menandai arah kebijakan pemerintahan saat ini menuju pada kondisi negara gagal. Pertama, kebijakan ekonomi-politik yang ekstraktif dan destruktif, yang menurutnya merupakan resep umum yang sering diterapkan pada negara-negara berkembang. Kedua, munculnya pola pemerintahan yang developmentalis dengan nasionalisme sempit, yang memperkuat karakter otoritarian.
