Bagaimana praktik yurisprudensi Mahkamah Agung terkait ahli waris beda agama di Indonesia? Pertanyaan ini yang hendak dijawab oleh Hakim Agung Yasardin, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, saat memimpin tim peneliti yang menghasilkan laporan riset Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Puslitbang Kumdil MA) berjudul Dinamika Hukum Kewarisan Islam Terkait Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama(Studi Analisis Putusan Peradilan Agama di Indonesia).
Pada dasarnya sudah mafhum bahwa asas personalitas keislaman menjadi dasar mutlak dalam perkara waris menurut hukum Islam. Asas ini menentukan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam. “Oleh karena itu apabila salah satunya tidak beragama Islam, maka tidak ada hak saling mewarisi,” demikian keterangan yang ditegaskan Yasardin dan tim peneliti Puslitbang Kumdil MA.
Jadi sudah jelas bahwa berlainan agama menjadi penghalang mewarisi yaitu apabila ahli waris atau muwaris (pewaris) salah satunya nonmuslim. Perlu diingat kembali bahwa hukum Islam mengatur bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia terikat hubungan darah atau hubungan perkawinan dengannya, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Suami/istri, orang tua, atau anak yang tidak beragama Islam tidak dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam. Anak tiri pun tidak termasuk sebagai ahli waris karena tidak terikat hubungan darah.
Jadi sudah jelas bahwa berlainan agama menjadi penghalang mewarisi yaitu apabila ahli waris atau muwaris (pewaris) salah satunya nonmuslim

























