Bisnis start-up dalam tulisan ini adalah suatu bisnis/perusahaan yang bergerak di bidang teknologi atau digital. Namun, bisnis start-up sebenarnya tidak selalu berhubungan dengan teknologi dan/atau digital. Start-up bisa saja bergerak di bidang lain yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pernah membuat pernyataan publik bahwa jumlah perusahaan rintisan berbasis teknologi atau start-up di Indonesia ada di posisi ke-6 tertinggi sedunia. Tercatat ada 2492 start-up per 10 Mei 2023. Di balik prestasi ini, belum ada aturan hukum spesifik mengenai perlindungan start-up di Indonesia hingga saat ini.
Baca juga:
- Regulasi Jadi Salah Satu Tantangan dan Kesiapan Startup untuk IPO
- 7 “Mantra” Membangun Startup di Tengah Ancaman Krisis Keuangan dan Investasi
Tidak adanya aturan hukum yang secara khusus mengatur spesifik mengenai perusahaan start-up berarti perlindungan hukumnya sama seperti perusahaan lainnya yang sudah lama berdiri. Jika start-up ingin mendapatkan perlindungan hukum, para pendirinya harus menentukan dahulu bentuk badan usaha start-up yang akan dirintis.
Di Indonesia, badan usaha dibagi menjadi dua bentuk yaitu dengan badan hukum atau tanpa badan hukum. Badan usaha berbentuk badan hukum contohnya Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Koperasi. Badan Usaha tanpa badan hukum bisa berbentuk Persekutuan Perdata, Firma, dan CV.
Perbedaan kedua bentuk badan usaha tersebut terutama dalam hal pemisahan kekayaan. Badan usaha berbentuk badan hukum punya kekayaan terpisah dari pemiliknya sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas porsi kepemilikan. Di sisi lain, badan usaha tanpa badan hukum tidak memisahkan antara kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha. Pemilik akan bertanggung jawab dengan seluruh hartanya jika kekayaan badan usaha mengalami kerugian.
Pada umumnya, start-up didirikan dalam bentuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT). Pilihan ini disebabkan kebanyakan start-up membutuhkan dana dari investor dalam jumlah cukup besar untuk pengembangan usahanya. Dana dari investor akan dibagi dalam bentuk saham yang dipegang oleh investor untuk bukti bahwa investor turut memiliki start-up.
















