Starter Pack Hukum
Aspek hukum mendasar dalam membangun bisnis start-up adalah KUHPerdata. Sebelum start-up didirikan, para pendirinya harus membuat perjanjian/kontrak untu mendirikan start-up secara bersama-sama. Syarat sah perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pendirian perusahaan juga mengacu pada UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berisi regulasi operasional PT serta tugas masing-masing dari Organ Perseroan (RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris).
Jika masih termasuk kategori UMKM, perlu diperhatikan PP No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Isinya menjelaskan kriteria yang dapat dikategorikan sebagai UMKM. Substansi ini terkait pula dengan PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Dalam pendiriannya, usaha start-up pasti akan merekrut pegawai untuk bekerja. Acuan yang berlaku adalah UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk proses perekrutan pegawai, status pegawai (PKWT atau PKWTT), gaji, PHK, dan lainnya.
Start-up identik dengan teknologi digital, termasuk segala operasionalnya dijalankan dengan sistem digital/elektronik. Apabila start-up akan menggunakan sistem elektronik dalam operasionalnya, perlu untuk mendapatkan pendaftaran sistem elektronik sesuai Pasal 6 PP No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Tentu ini tidak terlepas dari UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Setiap start-up pasti memiliki informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi yang berguna dalam kegiatan usahanya. Kerahasiaan dagang tersebut dilindungi dalam UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang agar tidak semua pihak dapat menikmati nilai ekonomi dari rahasia dagang tanpa lisensi dari pemegang Hak Rahasia Dagang.
Start-up yang akan didaftarkan juga pasti memiliki logo dan nama yang akan digunakan sebagai face of company. Oleh karena itu, perlu disimak UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga tidak ada pihak lain yang turut menggunakan logo dan nama start-up tersebut. Perlu diingat bahwa perlindungan merek dan indikasi geografis memiliki prinsip first to file seperti tercantum dalam Pasal 3 jo. Pasal 1 angka 5 UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Start-up sebagai perusahaan yang identik dengan teknologi umumnya menggunakan website. Banyak start-up juga membuat dan mengembangkan aplikasinya secara digital. Aplikasi start-up tersebut termasuk dalam program komputer. Sesuai dengan Pasal 40 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Program Komputer adalah salah satu Ciptaan yang dapat dilindungi, sehingga perlu untuk merujuknya.
Start-up yang ingin bergerak di bidang teknologi juga tidak lepas dari ide-ide tertentu yang dituangkan ke dalam teknologi. Ide-ide tersebut adalah invensi yang dapat diberikan perlindugan paten asalkan memenuhi syarat yang diatur UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten sebagai rujukan.
*)M. Farid Abidin, S.H., M.H., C.C.D. adalah Junior Associate di kantor hukum Susan Himawan & Associates.
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. |
















