Status Birokrat, Pendidikan Tinggi & Korelasinya dengan Tingkat Kesadaran Hukum
OPINI

Status Birokrat, Pendidikan Tinggi & Korelasinya dengan Tingkat Kesadaran Hukum

Tingkat pendidikan saja tidak menjamin tingginya kesadaran hukum aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat publik. Dibutuhkan konsistensi komitmen dan tindakan nyata memberantas korupsi dari hulu ke hilir sejak perekrutan, pengawasan kinerja birokrasi, dan tindakan hukum tegas dengan membawanya ke pengadilan.

•Bacaan 6 Menit
AF
Penulis Opini

Peristiwa (tindak pidana) pemerasan yang dilakukan para oknum kepolisian terhadap warga negara Malaysia yang menonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 yang digelar pertengahan Desember 2024 lalu sangat mengejutkan publik. Meski menurut seorang pengamat kepolisian Bambang Rukminto, memeras itu sudah menjadi hal biasa (diinternal kepolisian) dan oknum polisi pemeras berpangkat dari AKP sampai Kombes adalah wajar dan lumrah. Karena seperti itulah yang jamak terjadi (Kompas, Sabtu 4 Januari 2025). 

Abdul Fickar Hadjar. Foto: Istimewa
Abdul Fickar Hadjar. Foto: Istimewa

Jika dikaitkan Undang-undang Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002) tindakan pemerasan justru bertentangan dengan tugas dan fungsinya baik sebagai penanggung jawab keamanan dan ketertiban di dalam negeri ataupun sebagai penegak hukum. Apalagi sebagai aparatur yang mengayomi dan melayani masyarakat. Kasus ini sudah dilakukan penghukuman etik terhadap para pelaku baik yang dihukum etik maksimal berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) maupun penurunan pangkat/kelas jabatan atau pemindahan posisi ke jabatan yang lebih rendah (demosi). 

Dari penyelidikan itu ditemukan barang bukti berupa uang senilai Rp 2,5 miliar. Delapan belas orang oknum kepolisian ini berasal dari personel Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran. Yang menarik sebenarnya selain dari segi kepangkatan dan jabatan maupun gelar akademik yang cukup mapan, meskipun setingkat pasca sarjana, tetapi didapatkan dari beberapa jurusan bidang keilmuan selain dari bidang kepolisian.

Baca Juga:
Mengurai Masalah Vonis Ringan Karena Sopan di Persidangan
Refleksi Terhadap Upaya Pengarusutamaan Restorative Justice di Indonesia

Peristiwa lain yang juga menarik, ternyata skandal Hakim Agung yang menabrak Pasal 17 ayat (5) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memutus perkara Peninjauan Kembali (PK) hanya dalam tempo 29 hari (perkara Nomor 1362.PK/PDT/2024 tanggal 16 Desember 2024. Kasus ini membuka tabir sumber uang yang ditemukan di rumah Tersangka Zarof Ricar senilai Rp 920 Miliar selain kepingan emas dalam dugaan korupsi makelar kasus di Mahkamah Agung RI. Informasi tentang adanya nama-nama hakim dalam setiap tumpukan uang diungkap oleh anggota Komisi III DPR Bambang Susatyo yang dalam dengan pendapat menanyakan kepada Jaksa Agung tentang nama nama pemberi suap dan nama-nama hakim yang akan menerima suap. 

Meski Jaksa Agung dan Jampisus tidak membantah, namun juga tidak membenarkan hanya menjawab tidak lugas dengan dalih pertanyaannya sudah masuk ke dalam materi penyidikan. Andaikata benar sinyalemen sang anggota DPR, maka ini akan menjadi sebuah ironi, karena dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung terutama PK ditangani oleh sederet nama Hakim Agung yang lengkap bergelar Dr (doktor), Magister Hukum (MH), dan Sarjana Hukum (SH).

Dari dua peristiwa diatas (meski sebenarnya masih banyak peristiwa serupa dalam peristiwa penegakan hukum) yang menarik sebenarnya ada tiga kluster persoalan yang seharusnya menjadi satu kesatuan yang ideal dalam kiprahnya. Kluster itu adalah Status Birokrat (abdi negara), birokrat itu bergelar akademis yang komplit dan panjang, dan rendahnya kesadaran hukum yang justru tumbuh di kalangan para penegak hukum sendiri.

pendidikan tinggikorupsi
Abdul Fickar Hadjar

Pakar ilmu hukum perdata dan pidana dari Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info