Suatu perkawinan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menerangkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian, pengertian “dapat” dalam pasal tersebut mengacu pada ketentuan agama masing-masing.
Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja dalam buku berjudul Hukum Perkawinan Menurut Islam, UUP, dan Hukum Perdata/BW mengartikan pembatalan perkawinan sebagai suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.
Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, pembatalan ini dapat diajukan ke pengadilan oleh pihak-pihak tertentu, seperti suami, istri, atau pihak yang berkepentingan, apabila ditemukan adanya cacat hukum dalam perkawinan tersebut. Pasal 26 dan Pasal 27 UU Perkawinan menjelaskan alasan atau syarat pembatalan pembatalan perkawinan: perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatatan yang tidak berwenang, perkawinan dilangsungkan di hadapan wali nikah yang tidak sah, perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, terjadi salah sangka kepada diri suami atau istri selama pernikahan berlangsung.
Dalam hal perkawinan dilakukan di bawah ancaman, UU Perkawinan membatasi waktu permohonan gugatan pembatalan perkawinan selama enam bulan setelah ancaman berhenti. Jika dalam waktu tersebut pasangan suami-istri tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan, haknya dinyatakan gugur.

























