10. Yurisprudensi: mengisi kekosongan, kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam peraturan hukum acara perdata.
11. Perjanjian internasional.
12. Adat kebiasaan.
13. Doktrin atau ilmu pengetahuan.
14. Instruksi, surat edaran, dan peraturan Mahkamah Agung. Diterangkan Sudikno Mertokusumo (1993), instruksi, surat edaran, dan peraturan Mahkamah Agung tidaklah mengikat seperti halnya udang-undang, namun merupakan sumber hakim dalam menggali hukum acara perdata maupun hukum perdata materiil.
Follow Official Whatsapp Channel Hukumonline untuk mendapatkan update terkini seputar dunia hukum Indonesia sekarang juga! Klik link berikut untuk bergabung!
















