Deputi Koordinator Badan Pekerja KontraS Putri Kanesia menekankan Menkumham yang dibutuhkan ke depan bukan saja mahir berteori, tapi praktik perkembangan hukum dan HAM. Putri mengusulkan Jokowi harus menghimpun masukan dari banyak pihak terutama kalangan organisasi masyarakat sipil yang selama ini fokus membidangi isu hukum dan HAM.
Menurutnya, tantangan Menkumham semakin berat. Sebab, ada banyak tugas yang harus diselesaikan Menkumham mulai dari pengelolaan lapas, peningkatan pelayanan, rumitnya penataan regulasi, hingga persoalan penegakan masalah HAM. Putri juga mengusulkan kandidat Menkumham bukan berasal dari parpol agar dia bisa bekerja secara profesional dan tidak mendahulukan kepentingan parpol.
“Butuh Menkumham yang tegas menghadapi berbagai persoalan pelik masalah hukum dan HAM yang ada saat ini,” kata dia.
Direktur Program ICJR Erasmus Abraham Todo Napitupulu berpendapat tantangan paling berat yang akan dihadapi Menkumham yakni kelebihan narapidana di lapas/rutan (overcrowded). Karena itu, menurutnya Menkumham mendatang harus memiliki perspektif nonpemenjaraan dan restorative justice (pemulihan keadilan tanpa penghukuman) untuk mengatasi over kapasitas lapas itu.
“Tapi upaya itu harus selaras dengan sinkronisasi berbagai regulasi baik UU maupun peraturan turunannya,” kata Erasmus.
Menurut Erasmus, ukuran apakah Menkumham memiliki pemahaman yang baik soal hukum dan HAM yakni bagaimana dia melihat regulasi yang ada dengan masalah overcrowded lapas. Jika Menteri yang bersangkutan bilang masalah overcrowded lapas itu tidak berkaitan dengan regulasi, maka dapat dipastikan dia tidak mengerti persoalan yang dihadapi.
“Tugas Menkumham 5 tahun ke depan mendata mana yang penting untuk dibenahi dan regulasi mana yang harus diubah, seperti UU ITE, UU Terorisme, UU Ormas dan lainnya,” ujar Erasmus mencontohkan.
