Menurut Usman, seharusnya yang namanya perbuatan pidana itu seperti melakukan kekerasan, mencuri, merampok, membunuh, menyiksa, menganiaya, memperkosa. Pembaharuan hukum arahnya harus meninggalkan warisan kolonial Belanda. Tujuan kolonial melalui hukum pidana yang mereka buat yakni mengontrol potensi perlawanan rakyat Indonesia dengan cara mengkriminalisasi, misalnya menggunakan pasal penghinaan terhadap ratu Belanda.
“Sekarang pasal penghinaan terhadap ratu, malah mau diubah menjadi pasal penghinaan terhadap Presiden,” kritik Usman.
Begitu pula dengan pasal yang anti terhadap kondisi demografi masyarakat Indonesia yang masih banyak terdapat kelompok minoritas dan miskin. Tapi hukum pidana yang berlaku sekarang malah mengkriminalisasi kaum lemah, miskin, dan gelandangan. Persoalan kemiskinan tidak lagi dipandang sebagai masalah sosial, tapi sebagai “penyakit” yang harus dihilangkan (diatasi) oleh negara.
“Padahal, itu bagian dari tantangan kita untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat konstitusi.”
Usman melanjutkan Menkumham berperan memastikan pasal pidana tidak digunakan untuk mengkriminalisasi ekspresi damai di Papua. Aparat kerap menggunakan pasal makar untuk menjerat ekspresi damai di Papua karena dituduh separatis. Tindakan ini membuat Indonesia dicatat masyarakat internasional sebagai negara yang masih memiliki tahanan politik.
“Orang dipidana karena pikiran dan pandangan politiknya, bukan karena perbuatan kriminalnya, ini harus ditinggalkan. Banyak hal yang harus dibenahi Menkumham dalam aspek pembaharuan hukum pidana,” tutupnya.
















