Bagi Erasmus, tidak begitu penting apakah kandidat Menkumham nanti berlatar belakang parpol atau bukan. Yang pasti, dia harus memiliki keahlian dan paham terhadap perkembangan isu hukum dan HAM. Berbagai tantangan yang dihadapi Menkumham tidak akan selesai dalam waktu 5 tahun. Karena itu, penting untuk membuat grand desain arah pembenahan Kementerian Hukum dan HAM ke depan.
Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan (MaPPI FHUI) Dio Ashar Wicaksana mengusulkan sosok Menkumham Pemerintahan Jokowi Jilid II harus independen dan tidak memiliki kepentingan politik praktis dan bisnis. Ini penting karena Kemenkumham menentukan arah kebijakan hukum serta penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. “Kalau bisa Menkumham orang yang berpengalaman di bidang reformasi hukum dan HAM,” harapnya.
Menurut Dio, salah satu tantangan berat yang dihadapi Menkumham yakni banyaknya regulasi yang diterbitkan setiap lembaga pemerintahan dan pengadilan. Peran Menkumham penting untuk memimpin kemana arah pembaruan hukum itu. Kementerian Hukum dan HAM juga tak hanya mengurusi bidang hukum pidana, tapi juga perdata, dan hukum bisnis.
Partisipasi publik
Ketua YLBHI Asfinawati menyebut seharusnya Menkumham yang dipilih bukan mengacu pada jatah parpol, tapi melihat keahlian dan integritasnya. Untuk memilih orang yang tepat, Presiden perlu membentuk mekanisme seleksi yang melibatkan partisipasi publik dan akademisi. Misalnya, membuka lelang jabatan untuk posisi menteri dan pimpinan lembaga negara lain termasuk Menkumham.
“Karena jika publik dilibatkan secara optimal, Menteri yang dipilih Jokowi akan mendapat kepercayaan publik yang tinggi. Dengan mekanisme lelang jabatan dan melibatkan partisipasi publik secara penuh, Menkumham yang terpilih adalah yang terbaik,” ujar Asfin.
Dia sepakat ada tantangan berat menanti Menkumham yang baru nanti. Asfin mencatat ada persoalan yang berat yang harus diatasi Menkumham baru yakni pembenahan lapas dan harmonisasi regulasi. Apalagi, faktanya pelanggaran HAM di lapas terjadi secara berlapis. YLBHI/LBH banyak mendapat pengaduan dari masyarakat terkait lapas seperti penyiksaan dan pungli.
“Ini harus menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) penting Menkumham ke depan,” kata dia.
Benturan Hukum dan Investasi
Peneliti senior Imparsial Bhatara Ibnu Reza menilai tantangan Menkumham 5 tahun ke depan cukup berat dan rumit karena visi pemerintah sebagaimana pidato Jokowi setelah ditetapkan sebagai calon Presiden terpilih berulang kali menekankan pentingnya investasi dan pembangunan infrastruktur. Bahkan, Jokowi menegaskan akan “mengejar dan menghajar” pihak yang menghalangi investasi.
















