Dalam amar Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 disebutkan “Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia berikut penjelasannya sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”
Putusan MK itu intinya memberi tafsir Pasal 15 ayat (1-3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait cidera janji (wanprestasi) dalam eksekusi jaminan fidusia. Awalnya, pasal itu ditafsirkan jika debitur (konsumen) cidera/ingkar janji, penerima fidusia (perusahaan leasing) punya hak menjual objek jaminan dengan kekuasaannya sendiri (lelang) seperti halnya putusan pengadilan yang inkracht.
Kini, sertifikat jaminan fidusia, yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ini, tidak lagi otomatis memiliki kekuatan eksekutorial. Dalam Putusan MK itu, cidera janji dalam eksekusi perjanjian fidusia harus didasarkan kesepakatan kedua pihak antara debitur dan kreditur. Jika tidak terjadi kesepakatan, salah satu pihak dapat menempuh upaya hukum melalui gugatan ke pengadilan untuk menentukan/memutuskan apakah benar telah terjadinya cidera janji?.
Sebelumnya, advokat yang juga pengamat keuangan, Firman Wijaya mengatakan putusan MK ini secara ekspresif verbis memberikan sebuah panduan kepada perjanjian fidusia jika kreditur ingin melakukan parate eksekusi. Menurut Firman, MK sama sekali tidak melakukan perubahan terhadap makna cidera janji sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia.
Firman mengatakan sudah seharusnya jika kreditur dan debitur menandatangani sebuah perjanjian fidusia, maka kedua belah pihak harus tunduk dengan maksud yang diatur dalam perjanjian tersebut. “Saat itu ditandatangani, maka seharusnya dia sudah tunduk dengan maksud yang ada dalam perjanjian fidusia itu,” ujar Firman.
Untuk itu, Firman menilai maksud dari putusan MK ini adalah menuntut agar kontrak fidusia dapat dibangun secara benar baik dari sisi formil maupun dari segi substansi. Dengan begitu, tidak muncul lagi adanya pihak yang tidak puas di kemudian hari jika saja terjadi eksekusi jaminan secara langsung oleh kreditur terhadap debitur yang macet mengangsur.
Soal parate eksekusi dalam perjanjian fidusia, Firman menilai hal ini sudah merupakan sesuatu yang dirancang para pembuat undang-undang agar iklim usaha di sektor pembiayaan yang selama ini memberikan kontribusi terhadap ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan ekenomi dapat berjalan secara akseleratif lewat proses eksekusi jaminan lewat mekanisme yang sederhana.
“Dengan pembiayaan dan kontribusi terhadap perekonomian yang tinggi, fidusia dirancang oleh pembuat UU sebagai sebuah lembaga yang bisa melangsungkan hubungan yang sederhana antara debitur-kreditur,” terang Firman.
Dia mengingatkan bagi debt collector yang menyita sepihak atau mengambil secara paksa barang-barang milik debitur secara melawan hukum dapat dilaporkan ke polisi. Bahkan perbuatannya dapat masuk kategori tiindak pidana. Seperti Pasal 365 ayat (1) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
Menurutnya, kreditur sebagai pihak yang memberi kuasa terhadap debt collector memiliki peran besar dalam menegakan etika penagihan. Antara lain pelarangan mengeluarkan kata kasar atau memaki, larangan menggunakan ancaman maupun kekerasan dan mempermalukan. Kemudian tidak menagih kepada pihak yang tidak berhutang meskipun keluarga debitur. “Tidak menagih di luar jam kerja yang bisa mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat,” katanya.
