“Awas mata elang”. Kalimat itu terekam dalam pikiran publik yang sedang mengkredit kendaraan telat membayar cicilan. Aksi pengambilan paksa kendaraan oleh debt collector di tengah jalan masih saja terjadi. Padahal, juru tarik kendaraan debitur yang terlambat membayar kewajiban tak memiliki dasar hukum yang kuat.
Baru-baru ini, masyarakat disuguhkan informasi sebelas orang debt collector melakukan aksi premanisme dengan mengepung mobil yang dikendarai anggota TNI Serda Nurhadi di Koja, Jakarta Utara. Selain aksi yang dikategorikan sebagai tindak pidana, sanksi berat pun menanti perusahaan leasing yang memberikan kewenangan kepada belasan debt colector tersebut.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menilai aksi premanisme para debt colector di jalan raya kerap meresahkan masyarakat. Menurutnya tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur dapat dijerat dengan Pasal 362 dan/atau Pasal 365 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP). “Debt collector tidak memiliki landasan hukum dan kewenangan untuk menarik kendaraan debitur secara paksa,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (11/5/2021). (Baca Juga: Debt Collector yang Menarik Kendaraan Secara Paksa Bisa Dipidana)
Dia mengingatkan, perusahaan leasing alias pemberi kredit atau kuasanya yakni debt collector tidak dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia atau agunan seperti kendaraan maupun rumah secara sepihak. Hal itu dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020. Karena itu, penegak hukum tak perlu pikir panjang menindak para debt collector yang beraksi di tengah jalan mengambil paksa kendaraan debitur secara sepihak.
Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 bersifat final dan mengikat. Dengan begitu, setiap perusahaan leasing atau kuasanya tak boleh bertindak melakukan aksi pengambilan paksa bagi debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran ciicilan. Dalam putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 diatur soal mekanisme eksekusi penarikan barang kreditur yang menjadi objek jaminan fidusia.
Misalnya, kreditur terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri untuk bisa menarik objek jaminan fidusia. Tapi, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa melalui pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya ingkar janji atau wanprestasi. Kewajiban debitur menyelesaikan piutangnya merupakan satu sisi yang tidak boleh dijadikan alasan melakukan teror disertai penggunaan kekerasan, ancaman, maupun penghinaan terhadap martabat debitur.
Melalui Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, MK memutuskan sertifikat jaminan fidusia tidak serta merta (otomatis) memiliki kekuatan eksekutorial. Selain itu, cidera janji dalam eksekusi perjanjian fidusia harus didasarkan pada kesepakatan kedua pihak antara debitur dan kreditur atau atas dasar upaya hukum (gugatan ke pengadilan) yang menentukan telah terjadinya cidera janji.
Dalam amar Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 disebutkan “Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia berikut penjelasannya sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”
Putusan MK itu intinya memberi tafsir Pasal 15 ayat (1-3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait cidera janji (wanprestasi) dalam eksekusi jaminan fidusia. Awalnya, pasal itu ditafsirkan jika debitur (konsumen) cidera/ingkar janji, penerima fidusia (perusahaan leasing) punya hak menjual objek jaminan dengan kekuasaannya sendiri (lelang) seperti halnya putusan pengadilan yang inkracht.
Kini, sertifikat jaminan fidusia, yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ini, tidak lagi otomatis memiliki kekuatan eksekutorial. Dalam Putusan MK itu, cidera janji dalam eksekusi perjanjian fidusia harus didasarkan kesepakatan kedua pihak antara debitur dan kreditur. Jika tidak terjadi kesepakatan, salah satu pihak dapat menempuh upaya hukum melalui gugatan ke pengadilan untuk menentukan/memutuskan apakah benar telah terjadinya cidera janji?.
Sebelumnya, advokat yang juga pengamat keuangan, Firman Wijaya mengatakan putusan MK ini secara ekspresif verbis memberikan sebuah panduan kepada perjanjian fidusia jika kreditur ingin melakukan parate eksekusi. Menurut Firman, MK sama sekali tidak melakukan perubahan terhadap makna cidera janji sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia.
Firman mengatakan sudah seharusnya jika kreditur dan debitur menandatangani sebuah perjanjian fidusia, maka kedua belah pihak harus tunduk dengan maksud yang diatur dalam perjanjian tersebut. “Saat itu ditandatangani, maka seharusnya dia sudah tunduk dengan maksud yang ada dalam perjanjian fidusia itu,” ujar Firman.
Untuk itu, Firman menilai maksud dari putusan MK ini adalah menuntut agar kontrak fidusia dapat dibangun secara benar baik dari sisi formil maupun dari segi substansi. Dengan begitu, tidak muncul lagi adanya pihak yang tidak puas di kemudian hari jika saja terjadi eksekusi jaminan secara langsung oleh kreditur terhadap debitur yang macet mengangsur.
Soal parate eksekusi dalam perjanjian fidusia, Firman menilai hal ini sudah merupakan sesuatu yang dirancang para pembuat undang-undang agar iklim usaha di sektor pembiayaan yang selama ini memberikan kontribusi terhadap ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan ekenomi dapat berjalan secara akseleratif lewat proses eksekusi jaminan lewat mekanisme yang sederhana.
“Dengan pembiayaan dan kontribusi terhadap perekonomian yang tinggi, fidusia dirancang oleh pembuat UU sebagai sebuah lembaga yang bisa melangsungkan hubungan yang sederhana antara debitur-kreditur,” terang Firman.
Dia mengingatkan bagi debt collector yang menyita sepihak atau mengambil secara paksa barang-barang milik debitur secara melawan hukum dapat dilaporkan ke polisi. Bahkan perbuatannya dapat masuk kategori tiindak pidana. Seperti Pasal 365 ayat (1) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
Menurutnya, kreditur sebagai pihak yang memberi kuasa terhadap debt collector memiliki peran besar dalam menegakan etika penagihan. Antara lain pelarangan mengeluarkan kata kasar atau memaki, larangan menggunakan ancaman maupun kekerasan dan mempermalukan. Kemudian tidak menagih kepada pihak yang tidak berhutang meskipun keluarga debitur. “Tidak menagih di luar jam kerja yang bisa mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat,” katanya.
