Berdirinya sebuah bangunan negara tidak luput dari aspek justifikasi. Justifikasi negara berawal dari suatu proses perjalanan yang begitu sangat panjang. Bahkan, perjalanannya hingga mencapai ribuan tahun lamanya. Ide tentang negara ini terlahir dari proses dialektik, hingga pada akhirnya manusia bersepakat terhadap sesuatu yang sangat konsepsualis untuk kemudian dijadikan sebagai subjek hukum yang berdaulat. Bahkan, jauh sebelumnya para ahli pikir maupun filsuf telah saling berdebat akan istilah apa yang tepat untuk diberikan pada subjek ini. Uraian ini bermaksud untuk menjelaskan, bahwa sebenarnya lahirnya gagasan tentang negara adalah hasil evolusi berpikir kritis manusia. Mari kita sejenak membayangkan, bahwa dahulu kala ketika manusia masih dalam keadaan belum bernegara (status naturalis), manusia hidup dalam era kegelapan di mana hukum rimbalah yang satu-satunya berlaku. Masa dimana tidak ada kepastian hukum, keteraturan maupun ketertiban. Manusia selalu dibayang-bayangi oleh teror dan ketakutan. Atas dasar kebutuhan manusia, maka lahirlah suatu konsep organisasi yang kemudian dinamakan sebagai negara.

Negara merupakan subjek non organis dan abstrak. Bagaimana menjadikan benda mati ini untuk kemudian bisa melakukan berbagai kegiatan layaknya subjek yang bernama manusia. Jawaban dari pertanyaan itu adalah dengan adanya perangkat dari negara yang kemudian diistilahkan dengan sebutan aparatur atau alat perlengkapan negara. Aparatur yang menjalankan fungsi dan tugasnya melekat pada dirinya suatu marwah atau kewibawaan, yang menjadikan orang segan, yang oleh sebab itu menjadikannya taat dan patuh. Tumbuhnya kewibawaan terhadap negara dan para aparaturnya ini, terjadi karena adanya pengakuan dari masyarakat akan eksistensi negara. Terbentuknya hubungan dualisme ini adalah dikarenakan eksistensialitas hukum. Ini sejalan dengan pemikiran Kelsen yang meninjau negara menggunakan satu segi saja yaitu segi yuridis dengan menggunakan metode monismus (metode hukum yang murni). Hal ini karena pada dasarnya negara merupakan perwujudan dari tata hukum nasional, sehingga negara sama dengan hukum. Kewibawaan itu terbentuk sebagai manifestasi hukum yang terefleksikan dalam konsitusi. Perlu diingat, bahwasanya atribut kewibawaan ini sejatinya melekat pada negara sebagai organisasi dan juga melekat pada aparatur dalam melaksanakan fungsinya.
Kewibawaan sebagai Realitas Teori
Secara teoritis salah satu hakekat dari negara adalah merupakan suatu organisasi kewibawaan. Sedangkan, pengertian negara sebagai suatu organisasi adalah suatu bentuk kerja sama berdasar pada pembagian kerja sama yang tetap dan teratur. Dalam rangka melaksanakan tugas organisasi negara tersebut yang hakekatnya merupakan pelaksanaan fungsi negara, maka setiap negara memerlukan alat-alat perlengkapan negara. Secara konstitusional ada alat perlengkapan negara yang mutlak harus ada (conditio sine qua non) agar dapat mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan.
Pertama-tama perlu untuk diulas tentang negara sebagai sebuah manifestasi dari organisasi kewibawaan. Herman Heller berteori bahwasanya arti/hakekat negara dapat dilihat dari fungsinya sebagai suatu organisasi kewibawaan. Menurut Herman Heller ada dua fungsi negara, yaitu:
- Fungsi memutuskan hal-hal yang penting dalam negara bila ditinjau dari sudut kewibawaan negara (eintscheidungseinheit). Adapun ukuran mengenai hal-hal yang penting dalam negara, pada umumnya berkaitan dengan masalah hak asasi, yaitu mencakup masalah kebebasan, kehidupan, dan kekayaan warga. Dalam hubungannya dengan masalah keputusan para aparatur negara, seorang sarjana bernama Carl Smith mengemukakan teori desizionismus. Teori ini merupakan ajaran mengenai keputusan dalam bidang politik atau ketatanegaraan. Dalam bidang ketatanegaraan keputusan rakyat akan menjadi keputusan politik tertinggi dalam negara (desizionismus), misalnya keputusan tentang masalah bentuk negara atau sistem pemerintahan. Selanjutnya keputusan rakyat ini akan menjadi pedoman bagi para aparatur negara (policy makers) dalam melaksanakan tugasnya.
- Merupakan organisasi untuk bekerja sama bila ditinjau dari sudut organisasinya (wirkungseinheit). Kerja sama dalam organisasi negara bersifat tetap dan teratur, yang terbagi dalam dua bagian yaitu pembagian kerja secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal menimbulkan pembagian kerja secara hierarki dengan mengutamakan koordinasi dan efisiensi. Sedangkan, pembagian kerja secara horizontal merupakan pembagian tugas-tugas negara dalam fungsinya untuk mencapai tujuan negara bagi kepentingan masyarakat.
Menurut Max Webber apabila suatu kekuasaan tidak diakui maka ia merupakan kekerasan. Teori Max Webber bermaksud untuk memberikan pencerahan tentang kewibawaan yang melekat pada diri seseorang sebelum kemudian menjelaskan hubungannya dengan negara. Ia mengemukakan tiga sandaran yang menjadi sumber kewibawaan, yaitu:

















