Denny membuka "bocoran" isi rekomendasi jilid II yang akan disampaikan ke Presiden. "Kemarin kan masih fokus pada Bibit-Chandra, tetapi kami bisa saja memberikan rekomendasi yang sifatnya institusional. “Bagaimana kita melakukan reformasi Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK," ungkapnya. Ia mengatakan semua pihak menginginkan agar institusi penegak hukum bekerja lebih efektif.
Selain itu, Denny juga mengatakan tim akan mendalami keterkaitan kasus Bibit-Chandra ini dengan kasus Bank Century. "Apakah kasus ini ada kaitannya dengan Century? Kami melihat ada. Tapi seberapa jauh keterkaitannya, itu bagian dari verifikasi yang sedang kami dalami," ujarnya.
Sesalkan Tim Verifikasi
Di tempat terpisah, Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman menyayangkan kerja Tim Verifikasi. Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, kerja Tim Verifikasi melanggar pakem kerja Tim Pencari Fakta yang sudah berlaku secara universal. Menurut dia, Tim Pencari Fakta seharusnya bekerja secara diam-diam dan hanya melaporkan hasil temuannya kepada pihak yang menugaskan. “Tidak pada tempatnya Tim Verifikasi mengumumkan secara terbuka hasilnya kalau tidak diberikan mandat untuk itu,” kata Benny.
Benny juga menyesalkan tindakan Tim Verifikasi yang telah melakukan penilaian atas fakta hukum yang terungkap dalam kasus Bibit-Chandra ini. “Yang punya otoritas untuk menafsirkan dan menilai fakta secara yuridis adalah institusi penegak hukum. Bukan TPF.”
Namun demikian Benny tak bermaksud menihilkan hasil kerja Tim Verifikasi. Ia berharap kepolisian dan kejaksaan dapat menjadikan rekomendasi Tim sebagai bahan pembanding untuk membuat terang kasus ini.
Terkait dengan reformasi lembaga penegakkan hukum, Benny berharap kasus ini dijadikan pelajaran berharga. Baik itu KPK, Kepolisian, Kejaksaan maupun lembaga lain. “Tidak boleh ada yang mengintervensi, mendikte atau menekan institusi penegak hukum. Sekalipun Presiden, apalagi DPR.”
















