Lahirnya Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mempersempit penyalahgunaan data pribadi, kebocoran data pribadi, hingga jual beli data pribadi. UU PDP ini hadir sebagai instrumen hukum yang disusun untuk melindungi data pribadi warga negara dari praktik penyalahgunaan data pribadi.
Dalam perkembangan teknologi dan internet mendorong perubahan gaya hidup menjadi serba praktis. Namun, yang jarang disadari adalah kemudahan tersebut selalu berbanding terbalik dengan keamanan.
Sama halnya dengan perlindungan diri di dunia nyata, di ruang digital pun terdapat orang-orang yang memiliki niat jahat yang tidak bertanggung jawab yang akan memberikan kerugian diri pada pengguna internet yang tidak berhati-hati.
Baca Juga:
- Pentingnya Mengurangi Oversharing Data Pribadi di Ranah Digital
- Menkominfo Dorong PSE Siapkan 3 Hal Perkuat Keamanan Siber
- Melihat Irisan antara UU PDP dengan UU KIP
Untuk itu perlindungan data diri dan pribadi penting dilakukan agar terhindar dari berbagai potensi kejahatan siber seperti penipuan online, manipulasi data, pencurian, serta penyalahgunaan data pribadi.
Substansi yang diatur dalam UU PDP sudah mengatur secara detail mulai dari jenis data pribadi, larangan dalam penggunaan data pribadi, hak pemilik data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban dan prosedur data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, transfer data pribadi, sanksi administratif, larangan dalam penggunaan data pribadi, pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi, penyelesaian sengketa dan hukum acara, kerja sama internasional, peran pemerintah dalam masyarakat, dan ketentuan pidana.
Kurangnya literasi juga menjadi salah satu kelemahan utama keamanan siber. Di ruang publik nyatanya penggunaan WiFi tidak selalu aman bagi pengguna. Untuk itu, Novriadi selaku siber sandi memberikan tips aman menggunakan WiFi Publik.