Dalam berbagai literatur, kejahatan diterjemahkan sebagai felony dan pelanggaran sebagai misdemeanour. Pembedaan terminologi felony dan misdemeanour dalam anglo American Law menunjukkan tingkat keseriusan suatu tindakan kriminal beserta hukuman (penalties) yang bakal dijatuhkan terhadap pelaku.
Spesifiknya, felony biasanya diartikan sebagai perbuatan kejahatan yang hukumannya berupa pidana penjara selama satu tahun atau lebih. Misdemeanour didefinisikan sebagai pelanggaran yang hukumannya hanya berupa denda atau kurungan dalam jangka waktu yang singkat (short terms) (lihat: Britannica).
Hukum pidana Indonesia untuk waktu yang lama tampak mengikuti pembedaan itu dalam undang-undang. KUHP lama atau dikenal dengan Wetboek van Strafrecht (WvS) menganut pembedaan kedua terminologi itu sebagai kejahatan (diatur dalam Buku II) dan pelanggaran (diatur dalam Buku III). Ketentuan ini ada sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pembedaannya tak kunjung berubah bahkan setelah melewati berbagai pergolakan sejak kali pertama KUHP baru dibahas pada tahun 1963 silam. Mulai dirancang pada 1970, KUHP baru cukup lama terkatung-katung hingga akhirnya berhasil disahkan pada Januari 2023 lalu.
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Topo Santoso mengungkap lamanya proses pengesahan KUHP baru lantaran naskahnya hanya "terparkir" di Kementerian Hukum dan HAM. Padahal naskah sudah dirumuskan sejak lama. “Seingat saya pembahasan di DPR dan Pemerintah tak selama naskah itu tersimpan di Kumham,” kenangnya.

























