Tugas dan Fungsi Ombudsman RI
Terbaru

Tugas dan Fungsi Ombudsman RI

Ombudsman hadir untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang di dalamnya termasuk BUMN serta badan swasta maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Willa Wahyuni
Bacaan 3 Menit
Logo Ombudsman RI
Logo Ombudsman RI

Ombudsman RI beberapa kali terlibat dalam persiapan pengamanan mudik serta turut ikut dalam mengawasi pokso pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Kewenangan Ombudsman ini bertujuan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Segala bentuk jasa pelayanan dalam bentuk barang maupun jasa menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Ombudsman hadir untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang di dalamnya termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta badan swasta maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Baca Juga:

Selain itu, tujuan dibentuknya Ombudsman yaitu untuk membantu menciptakan dan atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui peran serta masyarakat.

Ombudsman pada mulanya dikenal dengan nama Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No.44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional.

Keppres ini dimaksudkan untuk membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara adil.

Pada tahun 2008 DPR mengesahkan UU Ombudsman. UU No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI menjelaskan bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, badan hukum milik negara, swasta atau perseorangan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau pendapatan dan belanja daerah.

Ombudsman bertugas menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh BUMN, BUMD dan badan hukum milik negara yang melakukan penyelenggaraan pelayanan publik dan kemudian berwenang untuk melakukan pemeriksaan substansi atas laporan tersebut. Selain itu, berikut rangkuman tugas yang dilimpahkan kepada Ombudsman, di antaranya:

1.   Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik

2.   Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan

3.   Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman

4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan public

5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan

6. Membangun jaringan kerja

7. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik

8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang

Setelah Ombudsman menerima laporan, Ombudsman akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan dan akan menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman.

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman diharapkan mendukung terwujudnya pemerintahan yang good governance. Dari sisi hukum administrasi, pengawasan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan norma hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum bagi masyarakat atas tindak badan atau pejabat tata usaha negara dapat diupayakan.

Adanya Ombudsman juga turut membuat masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan pelayanan publik agar penyelenggara negara lebih bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang terbaik demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info