Sehingga, kewenangan DJP untuk memeriksa pajak operator bagi hasil migas tidak berlaku. Sekalipun berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, kewenangan pemeriksaan pajak dilakukan oleh Ditjen Pajak.
Karena itu ICW menilai KPK tak hanya sebatas memberi rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan migas, tapi juga mengusut mengapa tunggakan begitu besar. Firdaus menilai, tunggakan muncul berawal dari proses keberatan operator akan hasil pemeriksaan auditor. “Diduga memang ada yang sengaja PPh ini tak ditagih untuk selanjutnya muncul perbuatan seperti dilakukan Gayus,” papar Firdaus.
