Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, momen bulan Ramadhan tidak hanya merupakan momentum ibadah saja. Bulan Ramadhan cukup memberikan dampak secara sosiologis dan kebudayaan bagi masyarakat Indonesia termasuk di dalamnya dalam hubungan kerja. Salah satu hal yang selalu ditunggu dan dinantikan oleh pekerja di Indonesia adalah pembayaran Tunjangan Hari Raya atau yang sering disebut sebagai THR.

Pertama kali THR digagas pada tahun 1950 yang awalnya hanya dibayarkan kepada pegawai negeri sipil sebagai bantuan ekonomi untuk menjaga soliditas aparatur negara dalam gejolak sosial politik yang terjadi di awal kemerdekaan. Kebijakan THR yang awalnya merupakan kebijakan politis berubah menjadi kewajiban normatif dalam hubungan industrial setelah pekerja sektor swasta juga menuntut hal yang sama kepada pemerintah.
THR selain memberikan tambahan penghasilan bagi pekerja. Pemberian THR memberikan efek berantai dalam ekonomi masyarakat. THR mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah fenomena naiknya harga bahan pokok yang selalu naik menjelang hari raya. Kebiasaan mudik juga memperkuat peran THR dalam masyarakat. Kebiasaan untuk pulang kampung saat hari raya, membuat THR dan mudik menjadi sarana peralihan modal dan dana dari perkotaan ke perdesaan. Kesenjangan kesejahteraan antara perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu persoalan di Indonesia. Melalui THR dan mudik masyarakat desa merasakan distribusi kesejahteraan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan di perkotaan.
Pengaturan kewajiban THR dilakukan secara bertahap mulai dari era orde lama hingga sekarang pada saat reformasi. Awalnya besaran THR tidak ditentukan besarannya, namun secara bertahap diberikan hingga paling banyak besarnya sama dengan gaji satu bulan. Penerima THR juga diatur secara bertahap, yang awalnya hanya bagi pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari satu tahun, hingga sekarang semua pekerja berhak mendapatkan THR walaupun besarannya menyesuaikan masa kerja masing-masing pekerja. Melihat sejarah pengaturan THR tersebut, THR tidak hanya sebagai tambahan penghasilan bagi pekerja menjelang hari raya, namun juga telah bertransformasi menjadi hak normatif pekerja.
THR dalam sudut pandang pengusaha masih dikategorikan sebagai beban atau pembiayaan. Walaupun kewajiban THR bukan hal yang baru bagi pelaku usaha, namun masih banyak pengusaha yang belum menjadikan THR sebagai beban yang dicadangkan setiap tahunnya. Pada tahun 2026, Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada bulan Maret 2026 menyebabkan beban bagi pengusaha menjadi bertambah, karena biasanya momen akhir tahun dan awal tahun bagi pelaku usaha digunakan sebagai momen pelaporan keuangan dan pembayaran kewajiban-kewajiban terutama terkait perpajakan. Hal ini diperparah dengan melambatnya produktivitas dan ekonomi yang biasanya terjadi di awal tahun.
Sementara pekerja tidak hanya melihat THR sebagai tambahan penghasilan, melainkan sebagai bentuk pengakuan loyalitas pekerja yang lebih bersifat personal dan psikologis. THR walaupun tidak berkaitan dengan produktivitas pekerja, namun sangat berkaitan dengan loyalitas pekerja. THR memperkuat relasi antara pekerja dan pengusaha. THR bekerja pada lapisan psikologis pekerja: rasa dihargai, persepsi keadilan, keamanan ekonomi, dan identitas kolektif dalam perusahaan. Dampaknya tidak berhenti pada kepuasan sesaat, melainkan dapat mempengaruhi loyalitas dan komitmen jangka panjang. Bahkan faktanya pekerja akan sangat reaktif apabila terdapat keterlambatan dan pengurangan pembayaran THR.
Dinamika THR memasuki babak baru pada tahun 2025 ketika pemerintah membuat kebijakan untuk memerintahkan perusahaan aplikator yang mempekerjakan pekerja gig/driver mitra untuk membayar Bonus Hari Raya (BHR) kepada pekerja gig/driver mitra. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah mengimbau perusahaan transportasi online seperti Gojek dan Grab untuk memberi BHR kepada pekerja dengan kinerja baik. Besaran BHR ditetapkan maksimal mencapai 20% dari rata-rata penghasilan bulanan dengan persentase disesuaikan berdasarkan tingkat keaktifan dan kinerja masing-masing pengemudi atau kurir. BHR diatur agar dibayarkan paling lambat H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Kebijakan tersebut menjadi statement politik yang selalu diperjuangkan dan dituntut oleh pekerja gig/driver mitra setiap mendekati momen idul fitri. Pemberian Bonus Hari Raya bagi driver online memang termasuk kebijakan politis yang populis. Namun pemberian Bonus Hari Raya masih belum menyelesaikan masalah mendasar terkait ketimpangan mitra dan aplikator dan minimnya perlindungan dasar pekerja gig, karena masih belum adanya pengaturan yang cukup bagi mitra/pekerja gig di Indonesia.
Pada tahun 2026 timbul persoalan baru berkaitan dengan THR di Indonesia yakni banyaknya laporan masyarakat yang mengatakan beberapa perusahaan mem-PHK atau merumahkan pekerjanya sebelum bulan Ramadhan. Fenomena ini diduga sebagai strategi perusahaan untuk tidak membayar THR bagi pekerja.
Kewajiban pembayaran THR ditegaskan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dalam kerangka besar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Norma ini menempatkan THR sebagai hak imperatif tidak bergantung pada laba perusahaan, tidak tunduk pada negosiasi tahunan.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2016 adalah aturan secara teknis mengenai pemberian THR. Dalam ketentuan permenaker ini, THR diberikan kepada pekerja selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya. Besaran THR ditentukan sebesar 1 bulan gaji untuk pekerja yang telah bekerja 12 bulan atau lebih. Untuk pekerja yang bekerja kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional sesuai masa kerja. Dalam permenaker ini pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang di-PHK 30 hari sebelum hari raya masih berhak untuk mendapatkan THR. Namun bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu tidak berhak mendapatkan THR. Hal ini sudah tentu bertentangan dengan prinsip anti diskiriminasi dalam hukum ketenagakerjaan.
Ketentuan pasal 7 ayat (3) yang menyatakan pekerja PKWT yang di-PHK 30 hari sebelum hari raya dikecualikan dari hak mendapatkan THR menimbulkan celah diskriminasi bagi pekerja. Sebagaimana telah diulas dalam bagian sebelumnya THR dalam sudut pandang pengusaha adalah komponen biaya yang dianggap tidak memiliki korelasi dengan produktivitas pekerja. Sehingga keputusan PHK pekerja PKWT sebelum hari raya dapat dianggap sebagai PHK dengan pertimbangan taktikal untuk menghindari kewajiban pembayaran THR.
Pemerintah harus melakukan pengawasan untuk mencegah praktek ini berkelanjutan, selain mengubah dan merevisi ketentuan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 yang dianggap problematik dan tidak sesuai dengan arah kebijakan hukum ketenagakerjaan. Perlunya pemerintah juga memastikan kelayakan dari kebijakan PHK menjelang hari raya, terutama bagi pekerja PKWT yang rentan mengalami diskriminasi ganda dalam kondisi ini.
Keberadaan posko THR yang ada di masa menjelang hari raya ini juga perlu dioptimalkan perannya tidak hanya berfokus pada keterlambatan pembayaran THR dan besaran THR, namun juga melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang bisa membuat pengusaha menghindar dari kewajiban membayar THR. Pada akhirnya persoalan THR ini tidak hanya persoalan kewajiban normatif ketenagakerjaan, namun juga memberikan dampak sosial dan psikologis bagi pekerja. Sehingga membutuhkan keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam memastikan terpenuhinya hak dan melindungi pekerja dari tindakan yang diskriminatif dan merugikan.
*) Syahrul Sajidin, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

















