Seorang debitor bernama Rachmad Rofik mengajukan kembali permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan praktik pinjaman eksploitatif yang merugikan dirinya secara signifikan. Permohonan tersebut teregister dengan Nomor 99/PUU-XXIV/2026.
Dalam permohonannya, Rachmad menyoal Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kemudian Pasal 236 ayat (1) dan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Bagi pemohon norma pasal-pasal tersebut membuka ruang multitafsir dan tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap nasabah. Khususnya terkait praktik bunga berbunga atau anatocismus serta skema pinjaman yang bersifat predatory lending.
Pemohon mengaku menjadi korban praktik pinjaman yang eksploitatif melalui skema top-up atau refinancing. Secara faktual dia hanya menerima dana bersih sebesar Rp50 juta, tetapi dalam perjalanannya, uang tersebut membengkak secara signifikan akibat mekanisme bunga berbunga dan perhitungan yang tidak transparan.
“Dalam praktiknya itu banyak pelanggaran, pada kontrak-kontrak yang terjadi itu banyak dilanggar sehingga pemohon ini memohon agar supaya bila klausul kontrak itu melanggar maka otomatis dia dianggap void atau null,” kata Rachmad dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar secara daring, Kamis (2/4/2026).
Baca juga:
- Pemohon Uji Materil Minta Persetujuan MA Jadi Syarat Pendirian Organisasi Advokat
- MK Beri Waktu 2 Tahun bagi Pemerintah dan DPR Buat UU Baru Hak Pensiun Lembaga Tinggi Negara
Dia menjelaskan, akibat ketiadaan aturan tegas terkait larangan anatocismus dalam UU Perbankan dan UU 4/2023, hutang pokoknya secara akuntansi meningkat menjadi Rp157 juta dan kini ditagihkan hingga mencapai Rp204 juta. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan praktik yang tidak adil dan merugikan debitur.
Selain mengajukan uji materiil ke MK, Rachmad juga tengah menggugat perkara tersebut di Pengadilan Negeri Gresik dengan Nomor Perkara 7/Pdt.G/2026/PN Gsk. Namun proses tersebut disebut menghadapi kendala karena tidak adanya ketentuan perlindungan status quo (pembekuan kondisi hukum selama sengketa) dalam undang-undang yang berlaku.
















