Uji Materi UU Perbankan, Pemohon Minta MK Larang Praktik Bunga-Berbunga
Terbaru

Uji Materi UU Perbankan, Pemohon Minta MK Larang Praktik Bunga-Berbunga

Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan serta Pasal 236 ayat (1) dan Pasal 238 UU P2SK, membuka ruang multitafsir dan tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap nasabah, khususnya terkait praktik bunga berbunga atau anatocismus serta skema pinjaman yang bersifat predatory lending.

Hukumonline News
Hukumonline News
Firyalfatin
Bacaan 3 Menit
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 99/PUU-XXIV/2026 yang digelar secara daring, Kamis (2/4/2026). Foto: Tangkapan layar youtube
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 99/PUU-XXIV/2026 yang digelar secara daring, Kamis (2/4/2026). Foto: Tangkapan layar youtube

Seorang debitor bernama Rachmad Rofik mengajukan kembali permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan praktik pinjaman eksploitatif yang merugikan dirinya secara signifikan. Permohonan tersebut teregister dengan Nomor 99/PUU-XXIV/2026.

Dalam permohonannya, Rachmad menyoal Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kemudian Pasal 236 ayat (1) dan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Bagi pemohon norma pasal-pasal tersebut membuka ruang multitafsir dan tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap nasabah. Khususnya terkait praktik bunga berbunga atau anatocismus serta skema pinjaman yang bersifat predatory lending.

Pemohon mengaku menjadi korban praktik pinjaman yang eksploitatif melalui skema top-up atau refinancing. Secara faktual dia hanya menerima dana bersih sebesar Rp50 juta, tetapi dalam perjalanannya, uang tersebut membengkak secara signifikan akibat mekanisme bunga berbunga dan perhitungan yang tidak transparan.

“Dalam praktiknya itu banyak pelanggaran, pada kontrak-kontrak yang terjadi itu banyak dilanggar sehingga pemohon ini memohon agar supaya bila klausul kontrak itu melanggar maka otomatis dia dianggap void atau null,” kata Rachmad dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar secara daring, Kamis (2/4/2026).

Baca juga:

Dia menjelaskan, akibat ketiadaan aturan tegas terkait larangan anatocismus dalam UU Perbankan dan UU 4/2023, hutang pokoknya secara akuntansi meningkat menjadi Rp157 juta dan kini ditagihkan hingga mencapai Rp204 juta. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan praktik yang tidak adil dan merugikan debitur.

Selain mengajukan uji materiil ke MK, Rachmad juga tengah menggugat perkara tersebut di Pengadilan Negeri Gresik dengan Nomor Perkara 7/Pdt.G/2026/PN Gsk. Namun proses tersebut disebut menghadapi kendala karena tidak adanya ketentuan perlindungan status quo (pembekuan kondisi hukum selama sengketa) dalam undang-undang yang berlaku.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info