"Jadi pedoman bagi hakim dalam mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara hukum perdata internasional. Sehingga para hakim mendapat perspektif dalam mengaplikasikan asas tersebut tanpa mengabaikan ketentuan yang memaksa dan berlaku dalam penegakan hukum di Indonesia," tuturnya.
Dalam acara yang sama, Wakil Rektor IV Universitas Mataram Prof. Akmaludin menambahkan, pentingnya memahami substansi RUU HPI karena erat kaitannya dengan kehidupan di masyarakat Lombok. Hal ini dikarenakan Lombok menjadi destinasi wisata oleh turis mancanegara sehingga dalam keseharian bisa saja menemukan permasalahan antara masyarakat Lombok dengan Turis.
Permasalahan yang dimaksud bisa dalam bentuk investasi, perdagangan hingga perkawinan antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia. Ia berharap dengan adanya RUU HPI dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang terjadi, khususnya antara masyarakat Lombok dengan turis.
"Daerah kita banyak turis, media sosial menghubungkan dengan lain, jadi tidak tertutup kawin campur WNI dengan WNA. Sehingga jika terjadi permasalahan ke depan dapat diantisipasi dengan baik," katanya.