Kasus Pertamina–BMG dan hadirnya UU Nomor 1 tahun 2025 tentang BUMN seharusnya membuka mata kita bahwa dunia bisnis tidak bisa dinilai dengan kaca mata pidana semata. Ada ruang abu-abu yang hanya bisa dipahami melalui prinsip kehati-hatian, evaluasi proses, dan pemahaman risiko.
Business Judgment Rule bukanlah tameng kebal hukum. Tapi ia adalah fondasi untuk memastikan bahwa mereka yang bertindak tulus dan rasional tidak disamakan dengan mereka yang menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan pribadi. Jika kita ingin BUMN sehat, maka perlindungan terhadap profesional yang bertindak benar harus dijadikan komitmen hukum yang konsisten.
*) Ditho H.F. Sitompoel, S.H., LL.M., Partner di Kantor Hukum Hotma Sitompoel Law Firm
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN 2025) menandai babak baru dalam tata kelola perusahaan negara. Salah satu perubahan paling signifikan adalah dihapuskannya status BUMN sebagai bagian dari keuangan negara, serta dihapusnya kedudukan direksi dan komisaris BUMN sebagai penyelenggara negara.
Perubahan ini menimbulkan dua sisi perdebatan. Di satu sisi, perubahan ini dapat melindungi para profesional BUMN dari kriminalisasi atas keputusan bisnis yang sah. Namun di sisi lain, timbul kekhawatiran bahwa hal ini membuka celah impunitas terhadap tindak pidana korupsi. Di tengah ketegangan antara perlindungan profesional dan penegakan hukum, prinsip Business Judgment Rule (BJR) menjadi penting untuk dibahas sebagai standar yang seimbang.
Sebelum revisi UU BUMN 2025, banyak kasus direksi BUMN telah dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) hanya karena keputusan bisnis yang berdampak kerugian finansial, meski tanpa indikasi niat jahat (mens rea).
UU BUMN 2025 membawa perubahan paradigma. Dalam Pasal 4B dan Pasal 9G UU BUMN 2025 ini ditegaskan bahwa kekayaan BUMN adalah kekayaan yang dipisahkan, dan direksi serta komisarisnya bukan merupakan penyelenggara negara. Dengan demikian, unsur 'kerugian negara' dan 'penyelenggara negara' dalam UU Tipikor menjadi tidak langsung terpenuhi bila menyangkut BUMN.
