Namun, perlu dicermati bahwa konsep keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UU Tipikor dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya memiliki tafsir yang luas. Konflik interpretasi ini akan menimbulkan ketegangan baru antara UU BUMN 2025 dan semangat antikorupsi nasional.
Business Judgment Rule (BJR) adalah doktrin hukum korporasi dari negara common law, seperti Amerika Serikat dan Australia. Prinsip ini menyatakan bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas keputusan bisnis yang berujung kerugian, selama keputusan tersebut diambil dengan: (1) Itikad baik, (2) Rasionalitas, dan (3) Tanpa konflik kepentingan.
Di Indonesia, prinsip ini diakomodasi dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Meski begitu, aparat penegak hukum cenderung masih menggunakan pendekatan result-oriented: jika keputusan bisnis merugikan negara atau BUMN, maka dapat langsung dijerat pidana korupsi. Hal ini menunjukkan lemahnya pemahaman aparat terhadap fungsi bisnis dan risiko korporasi.
Kasus investasi Pertamina di Blok BMG Australia menjadi studi penting. Investasi ini dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Energi terhadap saham 10% di Blok Basker Manta Gummy Australia pada 2009. Akibat ketidaksesuaian realisasi produksi dengan proyeksi awal, investasi tersebut dianggap merugikan negara.
Karen Agustiawan, Direktur Utama Pertamina saat itu, dan Ferederik Siahaan, Direktur Keuangan Pertamina, dijerat dakwaan korupsi dan dihukum 8 tahun penjara di tingkat Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tinggi. Namun Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut melalui Putusan No. 121 K/Pid.Sus/2020. Dalam pertimbangannya, MA menyatakan:
"Langkah-langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah Business Judgment Rule, ditandai tidak adanya unsur kecurangan (fraud), benturan kepentingan, perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja."
Putusan ini merupakan tonggak penting dalam penerapan BJR di Indonesia.
Di Amerika Serikat, BJR berfungsi sebagai tameng hukum yang kuat bagi direksi, dan pengadilan akan menolak intervensi terhadap keputusan bisnis selama unsur kehati-hatian terpenuhi. Australia juga mengadopsi prinsip serupa dalam undang-undang korporasinya.
