Perubahan regulasi di sektor kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) menjadi babak baru dalam tata kelola rumah sakit di Indonesia. Tak hanya menekankan peningkatan mutu layanan, regulasi ini juga memperkuat aspek hukum dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan rumah sakit. Penerapan good hospital governance mencakup tata kelola korporasi dan klinis menjadi kunci utama bagi keberlangsungan dan profesionalitas layanan kesehatan.
Wakil Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Mayjen (Purn.) dr. Sukirman mengatakan rumah sakit merupakan institusi pelayanan publik yang sangat kompleks, dengan sumber daya manusia, peralatan, dan dana operasional yang besar. Karena itu, penerapan tata kelola yang baik dan berbasis hukum mutlak diperlukan.
“Rumah sakit itu padat orangnya, padat alatnya, padat metodenya. Maka, tata kelola yang baik amat sangat dibutuhkan untuk menjamin mutu, keselamatan, dan kepercayaan masyarakat,” kata Sukirman dalam Seminar Hukum Kesehatan yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (FH UKSW), Rabu (5/11/2025).
Baca juga:
- Ahli: Kolegium Kesehatan Bentukan Menkes Berpotensi Turunkan Standar Pendidikan Dokter
- Pemerintah Klaim Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Sebagai Terobosan
Dia menjelaskan prinsip good governance menjadi landasan bagi setiap rumah sakit guna menjalankan fungsi manajemen yang transparan, akuntabel, independent, dan berkeadilan. Menurutnya good governance kuncinya ada dua. Yakni good corporate governance dan good clinical governance.
Transparansi dan akuntabilitas harus berjalan seiring, begitu juga tanggung jawab dalam setiap keputusan manajerial maupun medis. Dia menyoroti pentingnya penguatan aspek hukum di internal rumah sakit. Masih banyak rumah sakit yang belum memiliki unit hukum atau compliance office yang mumpuni, sehingga kesadaran hukum di kalangan tenaga medis dan manajemen pun belum optimal.
“Sering kali bagian hukum di rumah sakit tidak diisi oleh orang dengan latar belakang hukum. Padahal fungsi ini vital untuk memitigasi risiko hukum,” tuturnya.
















