Putusan tersebut penting karena membedakan dua persoalan. Pertama, apakah norma yang menetapkan pendidikan minimal SMA atau sederajat bertentangan dengan UUD. Kedua, apakah individu tertentu benar-benar memenuhi persyaratan tersebut berdasarkan fakta dan dokumen yang dapat dibuktikan.
Pertanyaan pertama merupakan pengujian norma, sedangkan pertanyaan kedua menyangkut penerapan norma terhadap fakta konkret. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan karena memiliki objek dan konsekuensi hukum berbeda.
Persoalan yang lebih krusial yang memerlukan jawaban adalah apakah pelantikan menyembuhkan cacat pencalonan? Jawabannya tentu tidak dapat diberikan secara absolut. Sebab, Pelantikan tidak seharusnya dipahami sebagai tindakan yang otomatis mengesahkan seluruh kemungkinan cacat hukum pada tahapan sebelumnya. Sebaliknya, cacat pada proses pencalonan juga tidak otomatis mengakibatkan jabatan yang telah diperoleh melalui pemilu menjadi batal. Hal ini disebabkan Presiden dan Wakil Presiden memperoleh legitimasi melalui pemilihan langsung berdasarkan Pasal 6A UUD 1945. Sehingga setelah pelantikan, persoalan hukum tersebut tidak lagi hanya menyangkut administrasi pencalonan, tetapi juga menyentuh mandat elektoral dan kesinambungan pemerintahan.
Karena itu, prinsip yang lebih tepat adalah pelantikan bukan penyembuh otomatis setiap cacat, tetapi dugaan cacat pascapelantikan juga tidak dapat diselesaikan melalui forum yang tidak mempunyai kewenangan konstitusional.
Finalitas Sengketa Pemilu
Kewenangan MK berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 untuk memutus perselisihan hasil pemilu juga harus dibaca bersama karakter hukum acara pemilu. Sengketa pemilu memiliki batas waktu dan mekanisme tertentu karena hasil pemilu pada akhirnya harus memperoleh kepastian hukum. Persoalan muncul ketika dugaan cacat pencalonan diajukan setelah seluruh tahapan pemilu selesai, hasil telah ditetapkan, dan pasangan terpilih telah dilantik.
Jika setiap sengketa pencalonan yang telah melewati tenggat dapat dibuka kembali sepanjang masa jabatan dengan mengubah konstruksinya menjadi persoalan “tidak lagi memenuhi syarat”, maka prinsip finality of electoral disputes kehilangan fungsi. Pemerintahan dapat terus-menerus menghadapi ketidakpastian hukum akibat sengketa terhadap tahapan yang seharusnya telah selesai. Namun, finalitas tidak boleh dipahami sebagai kekebalan mutlak terhadap pelanggaran hukum yang benar-benar terbukti. Karena itu, tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara kepastian hasil pemilu dan akuntabilitas konstitusional.
Pasal 7A UUD NRI 1945 Bukan Jalan Pintas
Pasal 7A UUD NRI 1945 tidak semestinya digunakan sebagai jalan pintas untuk menghidupkan kembali seluruh sengketa pencalonan yang telah berakhir. Karena, Konstitusi telah menyediakan mekanisme khusus melalui Pasal 7B apabila DPR berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran atau tidak lagi memenuhi syarat. Kemudian, pendapat tersebut diperiksa oleh MK sebelum proses berlanjut kepada MPR. Dengan demikian, persoalan mengenai status jabatan harus dibedakan dari perselisihan hasil pemilu. Sehingga, menggunakan Pasal 7A UUD NRI 1945 untuk menghindari tenggat hukum acara pemilu berpotensi merusak prinsip finalitas. Sebaliknya, menutup seluruh kemungkinan pertanggungjawaban hanya karena tahapan pemilu telah selesai juga dapat menimbulkan persoalan apabila kemudian terbukti adanya pelanggaran serius.
