Mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang sangat jelas. DPR menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau keadaan tidak lagi memenuhi syarat. MK kemudian melakukan pemeriksaan yudisial terhadap pendapat tersebut. MPR pada tahap akhir mengambil keputusan mengenai pemberhentian sesuai mekanisme dan persyaratan konstitusional. Karena itu, kurang tepat apabila dikatakan bahwa MK memecat Presiden atau Wakil Presiden. Sebab, MK hanya memberikan putusan atas pendapat DPR, sedangkan keputusan pemberhentian berada dalam mekanisme konstitusional yang melibatkan MPR. Pembedaan ini penting karena kewenangan setiap lembaga bersumber dari konstitusi dan tidak dapat diperluas hanya karena suatu persoalan memiliki kepentingan publik yang besar.
Legal Standing dan Kompetensi Forum
Dalam perkara yang mempersoalkan status pejabat setelah pelantikan, persoalan awal bukan hanya benar atau salahnya dalil mengenai syarat pendidikan. MK juga harus menentukan apakah pemohon memiliki legal standing dan apakah objek permohonan termasuk kewenangan MK. Pasal 24C UUD NRI 1945 memberikan kewenangan tertentu kepada MK, antara lain pengujian undang-undang terhadap UUD, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu, serta kewajiban memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden. Karena itu, apabila persoalan syarat pencalonan diajukan setelah pelantikan, harus terlebih dahulu ditentukan karakter perkaranya: apakah merupakan perselisihan hasil pemilu, sengketa mengenai pencalonan, pengujian norma, atau perkara yang sesungguhnya hendak menggunakan mekanisme Pasal 7A dan 7B. Klasifikasi tersebut menentukan forum, hukum acara, batas waktu, dan akibat hukum yang tersedia.
Apabila dugaan cacat syarat pencalonan hendak dikaitkan dengan pemberhentian, maka standar pembuktiannya harus sangat ketat. Setidaknya harus dijawab tiga hal: apakah persyaratan yang dipersoalkan memang diwajibkan oleh hukum; apakah terdapat bukti sah bahwa persyaratan tersebut tidak dipenuhi; dan apakah ketidakpemenuhan tersebut secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai alasan pemberhentian menurut Pasal 7A UUD NRI 1945. Karena keberadaan dokumen dalam administrasi tidak dengan sendirinya membuktikan keabsahan materiilnya. Sebaliknya, tuduhan mengenai dokumen juga belum membuktikan ketidakabsahannya.
Dalam perkara yang menyangkut jabatan tertinggi negara, pembuktian harus bertumpu pada bukti yang dapat diverifikasi dan diuji secara hukum. Sehingga, prinsip due process of law harus menghindarkan proses konstitusional dari keputusan yang hanya didasarkan pada dugaan, tekanan politik, atau informasi yang belum terkonfirmasi.
Continuous Oversight Jurisdiction sebagai Gagasan Reformasi
Dalam konteks tersebut, gagasan continuous oversight jurisdiction dapat menjadi bahan diskursus akademik, tetapi belum tepat disebut sebagai doktrin hukum positif Indonesia. UUD NRI 1945 tidak memberikan kewenangan umum kepada MK untuk melakukan pengawasan tanpa batas terhadap kelayakan Presiden dan Wakil Presiden sepanjang masa jabatan. Kewenangan MK bersifat konstitusional dan terbatas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 24C. Karena itu, jika gagasan tersebut hendak dikembangkan, formulasi yang lebih hati-hati adalah melalui mekanisme koreksi konstitusional pascapemilu yang bersifat terbatas dan luar biasa. Mekanisme ini dapat dipertimbangkan untuk keadaan yang benar-benar fundamental, berdasarkan bukti baru yang kuat, dengan objek yang jelas, serta prosedur yang tidak merusak finalitas pemilu.
Pada akhirnya, persoalan Pasal 7A UUD NRI 1945 bukan hanya mengenai apakah seseorang layak atau tidak layak menduduki jabatan. Namun, ada persoalan yang lebih mendasar siapa yang berwenang menentukan ketidaklayakan tersebut, berdasarkan bukti apa, melalui prosedur apa, dan dengan akibat hukum sejauh mana. Karena itu, tiga rezim harus dibedakan secara tegas: syarat calon dalam hukum pemilu, perselisihan hasil pemilu, dan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden. Ketiganya dapat saling berhubungan, tetapi tidak boleh dicampuradukkan.
Negara hukum membutuhkan mekanisme koreksi terhadap pelanggaran, tetapi demokrasi juga membutuhkan kepastian mengenai hasil pemilu. Pejabat publik tidak boleh kebal dari pertanggungjawaban hanya karena telah memperoleh mandat rakyat, tetapi pertanggungjawaban tidak boleh ditempuh dengan memperluas kewenangan lembaga secara tidak berdasar.
