Dengan demikian, dugaan cacat pencalonan harus terlebih dahulu dibuktikan secara objektif. Setelah itu baru dapat dinilai apakah cacat tersebut mempunyai konsekuensi terhadap status jabatan. Jika hendak dijadikan dasar pemberhentian, jalurnya harus tunduk pada arsitektur Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI 1945.
Di sinilah persoalan konstitusional yang sebenarnya berada yakni menemukan titik keseimbangan antara electoral finality, constitutional accountability, due process of law, dan stabilitas pemerintahan. Pasal 7A UUD NRI 1945 tidak seharusnya menjadi pintu belakang untuk membatalkan hasil pemilu, tetapi juga tidak boleh dipahami sebagai tameng yang menutup pertanggungjawaban atas pelanggaran fundamental yang terbukti secara sah. Karena itu, validitas konstitusional Pasal 7A UUD NRI 1945 harus dibaca bukan melalui satu frasa secara terisolasi, melainkan melalui keseluruhan desain UUD 1945 yang menempatkan kekuasaan, mandat rakyat, pertanggungjawaban, dan kepastian hukum dalam satu keseimbangan konstitusional.
*) Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline atau institusi manapun
