Dari tahun ke tahun, tak henti-hentinya Hukumonline dengan terus setia memberikan ragam informasi hukum berkualitas setiap harinya kepada masyarakat luas. Tentu, tiap artikel yang disajikan khususnya dalam bentuk pemberitaan bertujuan agar masyarakat lebih melek hukum.
Beragam isu disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Kali ini, Redaksi Hukumonline merangkum 5 artikel pilihan yang tayang pada Senin (6/3). Yuk, kita simak artikelnya bersama-sama!
Personal branding merupakan persepsi seseorang yang dibentuk terhadap diri individu dan apa yang individu tersebut dapat tawarkan secara profesional saat ini dan juga di masa depan. Adanya personal branding akan mempengaruhi nilai seseorang yang bisa ditunjukkan lewat media apa saja. Untuk dapat dikenal klien perlu proses dalam membangun personal branding advokat. Diperlukan langkah konsisten dan berkelanjutan pada tahap promosi diri.
Baca Juga:
- Ini Syarat Konversi Sepeda Motor Konvensional Jadi Sepeda Motor Listrik
- Gelar dan Syarat Pemberian Honoris Causa
- Kata Para Guru Besar Soal Buku Ajar Produk HUT ke-43 APHTN-HAN
Kalangan pakar hukum hingga guru besar mendatangi Kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mendesak pengesahan Rancangan Undang-undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM), serta pelabelan bisphenol-A (BPA) pada produk air minum dalam kemasan.
Sebagai negara hukum banyak universitas di Indonesia yang saat ini membuka Fakultas Hukum, sehingga setiap tahunnya Fakultas Hukum meluluskan ribuan mahasiswa dengan gelar sarjana Ilmu Hukum. Dari ribuan lulusan sarjana hukum, profesi advokat menjadi salah satu impian banyak lulusan ilmu hukum. Namun, selain advokat ternyata masih banyak pilihan karier bagi lulusan hukum yang dapat berkarier di bidang non hukum tanpa mengesampingkan ilmu hukumnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), M. Guntur Hamzah mengingatkan para anggotanya untuk menjaga soliditas organisasi. Ia meminta para pakar di APHTN-HAN agar tidak terjebak hiruk-pikuk tahun politik jelang Pemilihan Umum Tahun 2024.
Proses hukum terhadap aktivis HAM Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar ternyata masih terus bergulir. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari YLBHI, LBH Jakarta, Amnesty International Indonesia, KontraS, LBH PP Muhammadiyah, ICJR, TATAK, LBH Sulteng, YLBH Sisar Matiti Manokwari, Lokataru Foundation, PAHAM Papua, LBH Pers, SAFEnet, ELSAM, AJAR, AJI, AHRC, dan Walhi menilai sejak awal kasus itu sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pembela HAM.
Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel hari ini dapat memberikan informasi tambahan bagi Anda. Simak beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!