“Kami juga ingin memastikan korban membuat laporan resmi untuk dilakukan penyidikan. Tindakan seperti ini tidak sekali, kami akan berkoordinasi dengan Kapolri,” ujarnya.
Gatot mencontohkan, penanganan kasus Cikeusik, Sampang. Menurutnya, Polri seolah tak berdaya menangani kasus tersebut. Dia berharap Kapolri di bawah kepemimpinan Sutarman dapat membawa perubahan, khususnya kemanan dalam kebebasan berpendapat di muka publik.
“Kami mendesak pemerintah, Polri dan Menteri Dalam negeri melakukan penuntasan aksi kekerasan pembubaran paksa diskusi yang disertai intimidasi,” katanya.
Irna selaku korban menceritakan kronologis peristiwa tersebut. Pada 27 Oktober, ia merencanakan pertemuuan santai dan tidak ada pembahasan agenda serius. Rencananya, dalam pertemuan itu akan dibahas perihal peningkatan pendapatan ekonomi terhadap masyarakat yang didominasi pemuda. Selain itu, pertemuan akan membahas pelatihan terhadap kelompok petani ternak agar dapat meningkatkan penghasilan. Lantaran para pemuda tersebar di berbagai daerah di Jawa Tengah, maka disepakati Wisma Santi Dharma Yogyakarta menjadi tempat pertemuan.
Sekitar pukul 8.30 WIB, tempat itu disambangi oleh sekelompok orang yang menginginkan pertemuan tersebut dibatalkan. Kapolsek setempat pun meminta pembatalan lantaran tempat tersebut akan diserang sekelompok massa.
“Datang kembali sekelompok masyarakat dan kapolsek bilang pertemuan itu harus dibatalkan karena akan diserang sekelompok masyarakat. Kemudian pimpinan FAKI itu mendekat dan sejajar dengan kami. Lalu terjadi dialog yang agak keras. Mereka menghendaki pertemuan agar dibatalkan,” ujarnya.
Irna melanjutkan, Wisma Santi Dharma saat itu telah dikepung FAKI dan aparat kepolisian. Saat terjadi dialog, di luar halaman Santi Dharma terjadi keributan. Wajah tiga orang pemuda yang akan menghadiri acara tersebut lebam akibat dianiaya. FAKI menuding pertemuan tersebut dalam rangka digelarnya kongres kader komunis.