Aturan Hukum
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat jo.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 2014 mengatur secara khusus tentang bagaimana zakat harus dikelola. Secara umum UU dan PP Pengelolaan Zakat menegaskan, pengelolaan zakat di Indonesia harus dilakukan secara terorganisasi, terkoordinasi secara nasional, dan diawasi oleh pemerintah melalui Kementerian Agama.
Di Indonesia tidak sembarang lembaga yang diberi kewenangan untuk mengumpulkan dan mengelola zakat. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasionaljo. perubahannya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2017 disebutkan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang diberi wewenang untuk menjalankan fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat secara nasional dan dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ).
Dalam pengelolaan zakat, ada hal hal teknis dan administratif yang diatur tegas dalam Peraturan Baznas Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat. Ada kewajiban pemisahan rekening, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, hingga bagaimana proses pencatatan, pelaporan dan audit keuangan zakat harus dilakukan oleh Baznas dan LAZ.
Khusus untuk pendistribusian zakat, ada aturan khusus lagi yakni Peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat diberikan kepada golongan tertentu yang disebut Mustahik. Mustahik merupakan delapan golongan yang terdiri dari fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil.
Pendistribusian zakat kepada delapan golongan tersebut, menurut pasal 4 juga dapat dilakukan dalam beberapa bidang. Seperti pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah dan advokasi.
Tanggapan pakar
Menyikapi polemik yang terjadi, Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai bahwa gagasan tersebut terlalu optimistis dan belum tepat untuk diimplementasikan. Sebagai alternatif, Abdul Fikri mengusulkan agar Pemerintah memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan negara maupun swasta untuk mendukung program MBG. Menurutnya, Melalui CSR, cakupan sasaran program ini dapat diperluas, termasuk menjangkau masyarakat di luar kategori mustahik zakat.
Sejalan dengan itu, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag RI, Thobib Al-Asyhar menegaskan bahwa informasi yang menyebut adanya kebijakan zakat untuk MBG tidak benar. Menurutnya, zakat bukanlah dana yang dapat dialokasikan secara bebas untuk program di luar ketentuan agama. Zakat memiliki koridor syariah yang jelas dan rigid, sehingga setiap proses pengumpulan dan penyalurannya harus mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
