Lebih lanjut Thobib menjelaskan, secara teologis, zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan penerima (asnaf) sebagaimana termaktub dalam QS. At-Taubah ayat 60. Golongan tersebut adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (memerdekakan budak), gharimin (orang berutang), fisabilillah, dan ibnu sabil. Selain landasan Al-Qur’an, pengelolaan zakat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pendayagunaan zakat harus tepat sasaran dan sesuai ketentuan syariah.
Dalam keterangan resminya minggu lalu, Pimpinan Bidang Pengumpulan Baznas Republik Indonesia, Rizaludin Kurniawan juga menerangkan bahwa dana yang dipercayakan kepada Baznas oleh masyarakat tidak akan digunakan untuk program MBG, melainkan akan disalurkan sesuai dengan delapan golongan penerima (asnaf) yang telah diatur dalam syariat Islam seperti fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, serta ibnu sabil.
Menurut Rizaludin, pengelolaan zakat di Baznas harus tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Ia juga menjelaskan bahwa program MBG didanai melalui anggaran negara, sedangkan dana zakat berasal dari amanah masyarakat yang harus diarahkan kepada delapan asnaf.
Dewi Sukma Kristianti dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, kepada Hukumonline menjelaskan hal serupa. Menurutnya dalam kitab suci Al-Qur’an surah At-Taubah ayat 60 sudah tegas diatur bahwa zakat hanyalah untuk delapan golongan. Tentang ayat tersebut Dewi menegaskan bahwa Mayoritas ulama sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain delapan golongan tersebut. Prinsip ini disebut sebagai taqyid al-masharif, yaitu pembatasan penyaluran zakat. “Jika dikaitkan dengan program MBG, masalah akan muncul karena penerima MBG bersifat umum, bukan hanya mustahik zakat”, tutur Dewi.
Lebih lanjut dosen yang mengampu mata kuliah hukum Islam itu menjelaskan, dalam fiqh klasik, pemberian zakat untuk makanan diperbolehkan selama penerimanya termasuk mustahik. Namun dalam MBG, penerima MBG tidaklah mustahik, meskipun diantara penerima MBG mungkin saja ada anak-anak yang fakir miskin. Karena selain penerima termasuk mustahik, ada syarat penerima zakat lain yang harus terpenuhi, yakni penyaluran zakat tidak bercampur dengan non-mustahik, dan tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan dasar penerima. “Jika MBG diberikan kepada seluruh siswa tanpa melihat status ekonomi, maka terdapat unsur pelanggaran terhadap prinsip distribusi zakat” tegas Dewi.
Tak hanya itu, Dewi juga merujuk Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan, pengelolaan dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baznas dan LAZ harus memperhatikan aspek keadilan, kewilayahan, dan skala prioritas. Dengan demikian, secara hukum positif penyaluran zakat harus mengikuti ketentuan syariah mengenai asnaf. Jika zakat digunakan untuk program MBG yang menyasar seluruh siswa tanpa seleksi mustahik, maka hal tersebut berpotensi bertentangan juga dengan UU Pengelolaan Zakat.
Upaya hukum
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI, Uli Parulian Sihombing dalam diskusi dan peluncuran SNP yang sama menjelaskan, dalam pelaksanaan hak atas pangan yang oleh negara, ada beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi. Mulai dari kelayakan, ketersediaan , keterjangkauan dan keberlanjutan, hingga tata kelola program pangan yang sesuai dengan UU dan HAM.
Dalam hal tata kelola, Uli menegaskan bahwa negara tidak hanya diwajibkan melibatkan masyarakat, namun juga wajib mengawasi berbagai pihak yang menerima tanggungjawab pelaksanaan pemenuhan hak atas pangan. Bahkan selain memastikan kualitas pangan yang baik, negara juga wajib mengalokasikan anggaran khusus serta menyalurkannya secara transparan dan akuntabel.
Jika dikemudian hari ada pihak yang menjadi korban dalam hal hak atas pangan, maka upaya hukum perdata, pidana hingga tata usaha dan uji materi dapat ditempuh oleh korban. Khusus untuk jalur tata usaha dan uji materi, korban dapat menggugat pemerintah terhadap berbagai kebijakan yang dianggap menghalangi akses atau bertentangan dengan UU terkait hak pangan lainnya.
Bahkan sebagai institusi, Uli menegaskan bahwa Komnas HAM memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan masyarakat terkait pelanggaran HAM dalam hak pangan, melakukan penyelidikan, serta memberikan pendapat di pengadilan (amicus curiae) dalam isu hak atas pangan.
