Selasa, 10 May 2005

Menghina Presiden Saat Demo, Divonis 6 Bulan Penjara

Nuansa perlawanan atas kenaikan harga BBM sudah jauh berkurang. Tetapi eksesnya masih berlanjut di ruang pengadilan. Penentang kenaikan dijerat dengan pasal penghinaan kepala negara.
Mys

Kemarin (09/5), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 6 (enam) bulan penjara terhadap Monang Johannes Tambunan. Monang dinyatakan bersalah melakukan penghinaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menggelar aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di depan Istana Negara Jakarta.

 

Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) selama 7 bulan. Namun Monang menganggap hukuman penjara yang dijatuhkan kepada dirinya sebagai wujud matinya demokrasi di Indonesia. Kuasa hukumnya, Gatot SH, menilai hakim masih terlalu terpaku menggunakan aturan-aturan hukum yang sudah usang. Majelis hakim memvonis terdakwa karena melanggar pasal 134a dan 136 bis KUH Pidana. Padahal di negeri asalnya Belanda, pasal itu sendiri sudah dihapuskan, ujar Gatot.

 

Kecaman terhadap pengagunaan pasal 134 KUH Pidana juga pernah datang dari Sekjen GMNI Sonny T Danaparamitra. Menurut dia, jika tetap dipertahankan pasal itu akan sering digunakan penguasa untuk melibas orang-orang yang mengkritik kinerja Presiden. Di Indonesia, pasal 134 KUHP kembali menjadi pasal yang siap mengantarkan pengadilan kita menjadi peradilan bermotif politik dan yang sesuai dengan selera penguasa, paparnya.

 

Demonstrasi yang mengantarkan Monang ke kursi pesakitan terjadi 28 Februari  lalu. Monang, Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), ikut demo menentang kenaikan harga BBM yang saat itu memang marak di depan Istana Negara. Ia sempat berbicara menggunakan mikrofon di depan peserta aksi. Saat itulah ia dinilai aparat hukum mengeluarkan kalimat yang menghina Presiden SBY.

 

Majelis hakim pimpinan Cicut Sutiarso berpendapat, kata-kata yang diucapkan Monang seperti SBY anjing, SBY babi terbukti ditujukan kepada Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia. Majelis menilai alat bukti dan saksi yang hadir di persidangan menguatkan pendapat majelis.

hukum aja..
 - Lita Makkey S.
11.05.05 09:15
Jangankan penghinaan terhadap seorang kepala negara di depan umum itu pantas dihukum..tapi terhadap orang lainpun pantas kok kalo dikenakan sanksi. Saya malah berharap lebih ditegaskan lagi aturan yang khusus dan diberlakukan bagi masyarakan perorangan atau kelompok yang menghina presiden itu diberi hukuman yang setimpal..Senang atau ga senang sama siapa yg menjadi kepala negara saat itu harus kita terima..Ga usah sampai mengeluarkan kata2 kotor dengan memanfaatkan demo yang sedang terjadi..Coba deh mikir,kalo Bapak SBY adalah bapaknya, trus dimaki anjing-babi di depan umum..gimana perasaannya?Jadi saya setuju hukuman apapun pantas dikenai bagi yang menghina presiden.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua