Selasa, 26 Juni 2007

Menunggu Keberanian Hakim Memerintahkan Penyingkapan Dokumen

 

Selain itu Yahya berpandangan, penyingkapan dokumen dapat dikembangkan seperti hal-hal lain yang sebenarnya tidak diatur hukum acara perdata, tetapi terlaksana dalam praktek. Yahya menyarankan para pihak dalam perkara perdata untuk mengajukan permohonan penyingkapan dokumen dalam gugatan provisionilnya.

 

Praktisi hukum Todung Mulya Lubis juga mendukung ide ini, karena ia menganggap persoalan beban pembuktian tidak melulu kepentingan dari dan terletak pada penggugat. Sebetulnya ada konvergensi antara penggugat dan tergugat dalam pembuktian ujar Todung memberi alasan.

 

Soal pelaksanaannya, Todung skeptis hakim dengan diskresinya sendiri akan membuat terobosan dengan memberi perintah penyingkapan dokumen. Menurutnya, akan lebih baik bila dibuat aturan dari pucuk tertinggi lembaga yudikatif. Lebih lanjut kata Todung, format aturan ini dapat berbentuk Surat Edaran maupun Peraturan Mahkamah Agung, yang mewajibkan hakim meminta dokumen dibuka apabila dapat menjadikan terang suatu perkara.    

 

Perselisihan Hubungan Industrial

Sebenarnya telah ada terobosan peningkapan dokumen dari lembaga legislatif, dalam penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha. Karena sifat Pengadilan Hubungan Industrial semi perdata, hukum acara yang dipakai menyelesaikan perselisihan ini ialah UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Lex specialis dan hukum acara perdata.

 

UU ini memberi hak kepada hakim untuk mendatangkan saksi serta menyingkap dokumen. Kewenangan ‘penyingkapan' ini tertera dalam Pasal 91. Tidak main-main, pihak yang menolak perintah dari hakim dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 91 ayat (1) menyebutkan barangsiapa yang diminta keterangannya oleh majelis hakim guna penyelidikan untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan undang-undang ini wajib memberikannya tanpa syarat, termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan. Namun, ayat (2) pasal ini mewajibkan hakim untuk merahasiakan semua keterangan yang dia minta. 

 

Menurut Heru yang juga hakim PHI, Pasal tersebut ada untuk membantu buruh yang tidak punya akses terhadap dokumen, serta meminta keterangan pihak perusahaan. Misalnya, buruh kadang tidak dikasih kontrak, dan pengusaha tidak mau membuka dokumen. Heru menyatakan karena ada aturan yang membolehkan, maka ada dasar hukum bagi hakim.

 

Meski begitu, dari catatan hukumonline pasal ini belum pernah dipakai oleh hakim di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta. Saat dikonfirmasi Heru mengakui dalam praktek ‘permintaan keterangan' jarang dilakukan, melainkan dalam hal tertentu saja. Ia juga tidak ingat dalam perkara mana saja dia pernah memerintahkan. Normalnya ya 163 HIR, ujarnya. Bisa jadi gara-gara pasal itulah, Heru pernah menolak permintaan penggugat agar saksi dari pihak tergugat dihadirkan ke persidangan.

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua