Senin, 23 April 2001

Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas

Catatan Redaksi:
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Pendampingan-pendampingan tersebut seharusnya menjadi hak korban dan harus dipenuhi dalam setiap tahap pemeriksaan dari tingkat kepolisian hingga pengadilan. Namun, ironisnya, dalam prakteknya sama sekali jauh dari kepentingan dan kebutuhan korban, seperti dalam kasus persidangan kasus perkosaan yang menimpa seorng perempuan penumpang taksi di PN Jaksel (Juli-Agustus 2000), pengadilan bahkan tidak mengizinkan pengacara korban untuk mendampingi korban di persidangan.

Alasan yang digunakan hakim, karena tidak ada ketentuan dalam hukum acara (KUHAP) yang mengatur secara eksplisit hak korban untuk mendapatkan bantuan hukum maupun pendampingan psikologis, walaupun juga tidak ada ketentuan yang melarangnya. Bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP hanyalah untuk pihak terdakwa atau tersangka (Pasal 54 KUHAP).

Tidak dimuatnya ketentuan pendampingan bagi korban, pada akhirnya menjadi peluang bagi pengacara pelaku maupun hakim-hakim yang berpihak pada pelaku untuk mengeluarkan kebijakan yang merugikan korban. Fakta ini, di sisi lain, juga menunjukkan bahwa hukum lebih memperhatikan kepentingan pelaku ketimbang korban.

Pelecehan seksual dan perbuatan cabul

KUHP tidak mengenal istilah pelecehan seksual. KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya (R. Soesilo).

Dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada sexual harrasment yang diartikan sebagai unwelcome attention (Martin Eskenazi and David gallen, 1992) atau secara hukum didefinisikan sebagai "imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments".

Dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual.

Adanya perbedaan penggunaan istilah antara perbuatan cabul, kesopanan/kesusilaan itu sendiri dengan pelecehan seksual, pada akhirnya juga membatasi penggunaan pasal-pasal kesusilaan terhadap berbagai kasus pelecehan seksual yang kerap terjadi seperti kasus pelecehan seksual di tempat kerja, jalanan, bis kota dan tempat-tempat keramaian lainnya.

Selain itu, bila dilihat dari pasal-pasal perbuatan cabul, isinya lebih ditujukan untuk melindungi korban yang belum yang belum dewasa juga korban-korban yang berada dalam relasi kekuasaan yang tidak seimbang, yakni antara orang tua dan anak-anaknya (kandung, tiri atau angkat), atau antara majikan dengan pembantu rumah tangga atau bawahannya.

Sekalipun ketentuan ini dianggap sudah cukup melindungi mereka yang lemah karena adanya perbedaan kelas sosial dan usia, tetapi masih tetap mengandung kelemahan. Yakni tidak dapat menjangkau seluruh bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami kaum perempuan. Contohnya adalah kasus pelecehan seksual yang banyak terjadi di kendaraan umum, terminal, maupun pabrik-pabrik terhadap buruh perempuan oleh supervisinya atau sesama buruh pabrik.

Hampir sama dengan kasus perkosaan, perbuatan cabul juga harus dibuktikan dengan apakah ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 289 KUHP, mesti adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam perbuatan cabul ini, lagi-lagi seperti halnya perkosaan menjadi kendala utama perempuan untuk memproses kasusnya secara hukum.

Belum lagi adanya pertimbangan tak tertulis berkaitan dengan dikotomi seksualitas perempuan: "perempuan baik-baik" (madonna) atau "perempuan tidak baik" (whore). Riwayat seksual perempuan lagi-lagi menjadi pertimbangan dalam mekanisme hukum yang berlaku.

Ratna Batara Munti adalah Deputi Kajian LBH-Apik Jakarta

 


Artikel ini  disarikan dari tulisan Ratna Batara Munti yang berjudul "Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, Kelemahan Aturan dan Proses Hukum, Serta Strategi Menggapai Keadilan" dalam buku "Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah"


 

 

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua