Niat para pengurus Serikat Pekerja Bank Central Asia (SP BCA) Bersatu untuk membatalkan Pasal 120 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) mulai menemui hambatan. Wakil Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membantah habis-habisan permohonan tersebut di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (14/1).
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Depnakertrans, Myra Hanartani mengatakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) yang diuji oleh pemohon sudah diuji sebelumnya. “Pengujian ini ne bis in idem,” ujarnya membaca keterangan resmi pemerintah. Ia mengatakan MK telah memutuskan pasal itu tidak bertentangan dengan konstitusi.
Anggota Komisi III DPR Chairuman Harahap pun mengutarakan hal yang sama. Ia mengatakan UUD 1945 menyatakan putusan MK bersifat final dan mengikat. Pasal 60 UU MK juga secara tegas menyebutkan, 'Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali'.
Berdasarkan catatan hukumonline, MK memang pernah menguji sejumlah pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang diajukan oleh Saepul Tavip dkk. Dalam putusan itu, MK mengabulkan sebagian permohonan tersebut. Namun, Pasal 120 UU Ketenagakerjaan yang juga diuji tidak dibatalkan oleh MK.
Dua hakim konstitusi, kala itu, Laica Marzuki dan Abdul Mukthie Fadjar mengeluarkan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Keduanya berpendapat Pasal 120 UU Ketenagakerjaan itu sebagai kebijakan terselubung guna mengurangi hak buruh untuk memperjuangkan hak-haknya.
Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi mengatakan putusan itu memang telah menjadi yurisprudensi. “Semua putusan MK adalah yurisprudensi tetap dan konstan karena sifat putusannya yang final dan mengikat,” ujarnya. Meski begitu, lanjutnya, pemohon boleh saja menguji ketentuan yang sudah pernah diuji asalkan memuat alasan yang berbeda. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.