Insiden dalam Rapat Tim Pengawas Century dengan Kapolri Rabu kemarin (19/5) berbuntut panjang. Dalam rapat itu, anggota Tim Pengawas mempersoalkan penjelasan Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD) yang mengacu pada opsi A kesimpulan Panitia Khusus Hak Angket kasus Bank Century. Bukan Opsi C.
Kepada Tim Pengawas, BHD berdalih hanya berpegangan pada surat Sekretariat Negara (Setneg) dan surat DPR. Dalam rapat paripurna, Kamis (20/5), beberapa anggota Dewan menilai dalih yang dikemukakan BHD mengada-ada.
Anggota Komisi XI dari PKS Andi Rahmat mengatakan Tim Pengawas harus mendalami penjelasan Kapolri tersebut. Andi sendiri melihat institusi Polri sebenarnya tidak memiliki keseriusan dalam menangani kasus Bank Century. untuk itu, ia mengusulkan agar Polri diberi shock therapy. “Ini serius karena penjelasannya mengacu opsi A. Memang agak fatal, laporannya asal bikin saja. Saya sudah bicara kepada teman-teman Komisi III, kalau Kepolisian terus seperti ini mungkin anggarannya tahun 2011 akan diveto,” tuturnya.
Selain itu, Andi “mengancam”usul akan mendorong revisi UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, jika kejadian serupa berulang kembali. Salah satu materi yang perlu direvisi, lanjutnya, terkait kedudukan Polri akan ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. “Kesalahan Polri fatal sekali. Bahasa kasarnya telmi,” tukasnya.
Anggota Komisi III dari Partai Gerindra Desmon J Mahesa mengatakan, sikap Polri dalam rapat di Tim Pengawas kemarin bukan sebagai pihak yang “bodoh”. Melainkan, Polri justru cerdik dalam menyikapi kasus Bank Century. Polri, menurut Desmon, terkesan berupaya sejalan dengan sikap pemerintah. Jika Polri merujuk pada Opsi C maka Polri akan dianggap sebagai musuh pemerintah.
“Dengan alasan ini surat dari Setneg dia (Kapolri) jawab, bukan salah dia, diakan cerdas. Dalam konteks ini, tidak ada bagi Kapolri melakukan pilihan selain yang digariskan oleh pemerintah,” ujarnya.