Rabu, 18 January 2012

Orang Miskin Dilarang Mencari Keadilan

Berbagai kasus yang muncul belakangan menimbulkan kesan keadilan hanya bagi pemilik modal. Hukum seolah barang komoditas yang bisa dibeli. Elegi keadilan terbentuk.
ihw
Kisah AAL, anak yang dimejahijaukan karena kasus pencurian sandal. Foto: SGP
BERITA TERKAIT



Tenang, Anda tak perlu repot-repot mencari buku dengan judul di atas. Karena ini memang bukan serial lanjutan dari buku ‘Orang Miskin Dilarang Sekolah’ maupun ‘Orang Miskin Dilarang Sakit’. Banyak kasus yang muncul belakangan memperlihatkan elegi penegakan hukum. Orang miskin gampang diproses ke meja hijau meski karena kesalahan kecil, tetapi hukum sulit menjangkau ‘ke atas’ dengan berbagai dalih.

 


Kisah AAL, anak yang dimejahijaukan karena kasus pencurian sandal, bukan hanya satu-satunya perkara yang bisa menimbulkan kesan keadilan hanya milik orang bermodal alias berpunya dan punya jabatan. Deretan kasus lain yang terjadi sepanjang 2011 memperlihatkan elegi penegakan hukum nasional di tengah sejumlah keberhasilan yang relatif minim. Di negeri ini orang yang lemah secara ekonomi dan struktur sosial bukan cuma susah mendapatkan hak atas pendidikan dan kesehatan, tapi juga sulit untuk mendapatkan keadilan.

 


Mirisnu Viddiana misalnya. Perempuan asal Jawa Timur ini terpaksa hengkang dari pekerjaannya setelah dipecat Bank Mandiri. Penyebabnya, ia memimpin Serikat Pegawai Bank Mandiri (SPBM) berdemonstrasi di hari libur kerja pada 2007 silam. Manajemen bank  menilai aksi SPBM telah menurunkan nama baik perusahaan.

 


Usahanya memperjuangkan keadilan lewat jalur hukum, sejauh ini selalu kandas. Di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta, majelis hakim mengabulkan gugatan Bank Mandiri untuk memecat Viddi. Hakim menyalahkan tindakan SPBM menggelar demonstrasi. Menurut hakim, aksi unjuk rasa tak dikenal dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sebuah pandangan yang akhirnya menumbalkan Viddi dan beberapa pengurus SPBM lainnya.

 


Tak cuma PHI Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun telah dua kali mengubur impian Viddi untuk mendapatkan keadilan. Yaitu saat hakim mengandaskan gugatan class action SPBM dan kala hakim menolak gugatan Viddi tentang kepengurusan ganda SPBM.

 


Sebaliknya, usaha Viddi untuk memidanakan manajemen yang dianggap menghalang-halangi kebebasan berserikat justru menemui jalan buntu. Soalnya polisi menghentikan penyidikan dan menyatakan tak ada pelanggaran kebebasan berserikat karena SPBM tetap bisa melaksanakan aksi unjuk rasa. “Negeri ini katanya negara hukum, katanya! Tidak ada yang kebal hukum, katanya! Yah buktinya? Kapan hukum ini mau tegak? Antara percaya tapi nggak percaya (dengan hukum),” keluh Viddi.

   


Pernyataan bernada kekecawaan yang mendalam atas lemahnya penegakan hukum juga disuarakan Khoe Seng Seng. Pria penjual suvenir di ITC Mangga Dua ini kecewa dinyatakan pengadilan terbukti melakukan pencemaran nama baik terhadap PT Duta Pertiwi. Semua bermula ketika Aseng membuat surat pembaca menuding Duta Pertiwi melakukan kebohongan tentang status tanah ITC Mangga Dua. Meski telah membuat tanggapan lewat surat pembaca juga, Duta Pertiwi tetap menempuh jalur hukum secara perdata dan pidana. “Hukum (sanksi) hanya diperuntukkan bagi orang yang tak memiliki kekuasaan,” Aseng menyimpulkan.

 

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua