Rabu, 21 November 2012

PERADI Kawal Kasus Pemerkosaan TKW di Malaysia

AAI meminta pemerintah bertindak tegas.
HOT/HOLE
Ketua Umum DPN PERADI Otto Hasibuan. Foto: Hot

 

Ketua Umum DPN PERADI Otto Hasibuan, memastikan bahwa PERADI akan mengawal kasus dugaan pemerkosaan terhadap TKW yang terjadi di Malaysia. Salah satu caranya, ujar Otto, melalui pertukaran informasi dengan Badan Peguam Malaysia atau The Malaysian Bar, organisasi profesi untuk pengacara-pengacara Malaysia.

“Tanggal 27 November nanti, ada agenda IBA (International Bar Association, red) di Malaysia. Kita akan sampaikan pada mereka dan IBA bisa mengawal permintaan kita,” ujar Otto saat pembukaan The 25th Law Asia Conference, di Nusa Dua, Bali, Senin (19/11).

Otto melanjutkan, pihaknya akan tetap menghormati sistem hukum Malaysia dan tidak akan mencampuri prosesnya. Jika upaya PERADI dengan Badan Peguam Malaysia tidak membuahkan hasil, PERADI akan meminta Law Asia untuk membuat petisi atas kasus ini. Kalau masih belum berhasil juga, permintaan ini akan ditingkatkan ke IBA.

Otto menegaskan, tidak perlu ada kerjasama secara khusus dengan organisasi advokat di Malaysia dalam penyelesaian kasus ini. “Sebagai anggota dari IBA dan Law Asia, di negara manapun kejadiannya bisa ditangani. Tinggal bagaimana kita bisa meminta kerjasama dari mereka saja,” terangnya.

Terkait dengan kasus yang sama, Menkumham Amir Syamsuddin mengatakan, prinsip yang harus dipegang adalah praduga tak bersalah. “Itu universal berlaku, tidak bisa kita kalau ada peristiwa kita hilangkan kata dugaan tadi,” ujar Amir.

Setiap negara, tegas Amir, memiliki kedaulatan hukum dan sistem hukum masing-masing yang berbeda dengan Indonesia. Amir menjelaskan, kalau di Malaysia, seseorang yang membantah melakukan suatu perbuatan yang didugakan kepadanya, tidak boleh langsung ditahan, kecuali tertangkap tangan.

“Berbeda dengan di Indonesia, kalau orang diduga memerkosa, bisa langsung diterapkan KUHAP kita yang hebat itu. Bisa langsung ditangkap dan ditahan selama 110 hari, baru bisa diadili,” ucap Amir.

Namun, Amir menyatakan, walaupun pelaku dugaan pemerkosaan tidak ditahan, ancaman hukuman pemerkosaan di Malaysia itu termasuk cukup tinggi, kalau memang terbukti melakukan pemerkosaan dalam proses hukum.

“Hukuman mati juga berlaku untuk pemerkosaan di sana. Kalau di Indonesia kan pemerkosaan belum diancam sampai hukuman mati,” terang Amir. Dia mendukung upaya PERADI untuk memberikan perhatian yang maksimal kepada TKW yang bermasalah di luar negeri.

Sementara itu, Ketua Umum AAI dan Mantan Juru Bicara Satgas TKI, Humphrey Djemat, mengutarakan keprihatinannya atas kejadian yang berulang-kali dialami para TKI di Malaysia.

“TKW Indonesia yang diperkosa oleh 3  polisi Malaysia yang terjadi di Kantor Polisi Bukit Mertajam di Penang merupakan tindakan sangat biadab dan brutal, apalagi dilakukan oleh Penegak Hukum yang seharusnya melindungi setiap orang, siapapun latar belakang kebangsaannya maupun profesi pekerjaannya,” ujar Humphrey dalam rilis yang diterima hukumonline, Selasa (20/11).

Menurut Humphrey, kasus pemerkosaan ini harus momentum Pemerintah Indonesia untuk kali ini bersikap tegas dan efektif, agar Pemerintah Malaysia lebih memberikan perhatian seriusnya dan memberikan sangsi yang tegas bagi pihak Malaysia yang melakukan pelanggaran hukum.

“Jangan sampai Pemerintah melakukan tindakan yang tegas setelah ada istri Pejabat Indonesia atau keluarganya yang diperkosa oleh polisi Malaysia karena pada saat diperiksa di tengah jalan tidak membawa dokumen identitas diri yang lengkap atau asli,” tegasnya.

Pemerintah, lanjut Humphrey, perlu melakukan moratorium secara menyeluruh baik untuk tenaga kerja di sektor domestik/PRT, sektor konstruksi, sektor perkebunan, sektor jasa dan sektor industri/pabrik.

“Ekonomi Malaysia sangat tergantung pada sektor perkebunan, yang sangat tergantung pada tenaga kerja Indonesia,” jelasnya.

Menurut Humphrey, tindakan Pemerintah Indonesia untuk melakukan moratorium secara  menyeluruh akan menarik perhatian Pemerintah Malaysia untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih konkrit kepada TKI.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua