Pemerintah diminta untuk mendirikanperusahaanBUMN baru untuk memimpin industri migas nasional. Usul ini berasal dari pengamat energi, Darmawan Prasodjo, dalam sebuah seminar di Jakarta, Rabu (27/2).
Menurut Darmawan, perusahaan BUMN baru diperlukan guna menjaga keseimbangan lifting migas yang setiap tahunnya terus mengalami penurunan. Agar ketahanan energi mengalami perbaikan, sudah saatnya pemerintah dan DPR untuk mendorong pembangunan industri migas nasional. Bahkan, ia berpendapat seharusnya pemerintah membangun industri migas nasional sebelum melakukan revisi UU Migas. Perusahaan BUMN yang dibangun diharapkan dapat memimpin industri migas nasional.
Sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini, lanjut dia, sudah sepatutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun langsung untuk menumbuhkan industri migas yang sudah didominasi asing. Pasalnya, telah terjadi kesalahan sistemik pada tata kelola migas, sehingga dibutuhkan ketegasan dari pemimpin.
Berdasarkan penilaiannya, selama ini peran PT Pertamina (Persero) sudah tidak bisa diharapkan untuk memajukan industri migas nasional serta menjaga kepentingan di dalam negeri. Semua ini, lanjutnya, sebagai akibat UU Migas yang masih membuka pintu bagi asing untuk menguasai industri migas di Indonesia.
Darmawan menjelaskan, ada tiga faktor utama untuk menguasai industri migas nasional yakni belanja modal yang memadai, kapasitas mesin produksi berteknologi tinggi dan manajemen risiko. "Saat ini saja capital expenditure Pertamina untuk lima sampai 10 tahun saja sebesar USD10 triliun, sedangkan Petronas (Malaysia) USD96 triliun," katanya.
Dengan demikian, lanjut dia, tanpa adanya upaya pembangunan indsutri migas nasional yang dituangkan ke dalam UU Migas, dipastikan dalam kurun waktu yang singkat industri migas Indonesia akan dikuasai asing.
"Pada sistem tata kelola migas yang ada saat ini, walaupun dikatakan pro nasional, tetapi ujung-ujungnya akan tetap dikuasai asing," katanya.