Senin, 02 September 2013

Saksi Luruskan Sejarah Keistimewaan Surakarta

Saksi berharap Karesidenan Surakarta terpisah dari provinsi Jawa Tengah
ASH

Salah satu bukti pengakuan zelfbesturende landscappen (pemerintahan asli) Surakarta adalah Piagam Kedudukan tertanggal 19 Agustus 1945 oleh Presiden Soekarno kepada Susuhunan Pakubuwono XII. Lalu, Susuhan Pakubuwono XII mengeluarkan Maklumat tertanggal 1 September 1945 yang menegaskan Surakarta Hadiningrat merupakan daerah istimewa yang bersifat kerajaan di bawah kekuasaan Susuhunan.  

“Hubungan Surakarta Hadiningrat dan pemerintah pusat juga bersifat langsung,” kata Dosen Kimia UGM Prof Sri Juari Santosa saat memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan pengujian UU No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah di Gedung MK, Senin (2/9).

Sri Juari memberi keterangan mewakili almarhum ayahnya, KPH Wirodiningrat, sebagai pelaku sejarah daerah Surakarta saat persiapan kemerdekaan RI. Soalnya, KPH Wirodiningrat telah mengabdikan dirinya selama lebih dari 65 tahun (1940-2005) di Keraton Surakarta. Dia bekerja sebagai juru tulis Pamong Praja Surakarta hingga Sekretaris Sri Susuhunan Pakubuwono XII.                 

Juari menceritakan sejak Januari 1946 terjadi perpecahan di tubuh Keraton Surakarta, sehingga memaksa Presiden Soekarno mengeluarkan Maklumat Presiden No. 1 Tahun 1946 tanggal 28 Juni 1946 untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan Surakarta untuk sementara waktu hingga keadaan normal. Lalu, pemerintah menerbitkan Penetapan Pemerintah No. 16/SD Tahun 1946 yang memandang Daerah Istimewa Surakarta (DIS) untuk sementara waktu dipandang sebagai Karesidenan.

Dengan begitu, jika kondisi memungkinkan tentunya kekuasaan pemerintah pusat dikembalikan ke perdana menteri dan kekuasaan Karesidenan Surakarta dikembalikan kepada DIS. Setelah keadaan normal, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Perdana Menteri Sutan Syahrir, tetapi kekuasaan Karesidenan Surakarta tidak dikembalikan lagi kepada yang berhak.

“Ketidakpastian DIS terus berlangsung dan berlarut-larut meski Keraton Surakarta berulang kali mengupayakan itu lewat pertemuan dan surat. Hingga, Pakubuwono XII dan Mangkunegoro VIII diikutsertakan dalam Konperensi Meja Bundar (KMB) pada 26 Juli 1949 di Den Haag,” kata Juari.

Dalam KMB itu, lanjut Juari, ada secercah harapan akan dikembalikannya DIS seperti tertulis dalam Surat Wakil Presiden M. Hatta tertanggal 12 September 1949 yang ditujukan ke presiden dan menteri pertahanan. Surat itu menyebut Surakarta dan Mangkunegara mempunyai kedudukan daerah istimewa menurut UUD 1945, sehingga pengangkatan walikota baru hendaknya setelah mendengar pertimbangan rijksbestuurdersSurakarta.                 

Tetapi, saat hampir bersamaan, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) membicarakan rencana aturan pembentukan provinsi Jawa Tengah dan memasukan Karesidenan Surakarta ke dalamnya. “Tampak ada ketidakharmonisan antara menteri dalam negeri yang mengemban amanat KMB dan KNIP (legislatif), sehingga muncul wacana pemungutan suara, tetapi ditentang Keraton Surakarta dan Panglima Divisi III Kolonel Gatot Subroto. Akhirnya, pemungutan suara gagal dilaksanakan.”          

Karena itu, dia merasa DIS merupakan amanat KMB dan UUD 1945, sehingga keberadaannya konstitusional yang sementara waktu dianggap sebagai karesidenan dan tidak pernah hapus. Menurutnya, memasukkan DIS ke dalam wilayah Jawa Tengah tidak dapat dibenarkan. Sebab, selain menyalahi amanat KMB dan UUD 1945, penyusunan UU Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dilakukan lewat jalur yang tidak semestinya.

“Fakta ini untuk meluruskan sejarah dan hukum tata negara Indonesia dengan merealisasikan pemisahan Karesidenan Surakarta dari provinsi Jawa Tengah,” harapnya.

Pengujian Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 UU Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ini diajukan Gusti Raden Ayu Koes Isbandiyah (putri Susuhunan Paku Buwono XII) dan Kanjeng Pangeran Eddy S Wirabhumi (ahli waris dinasti Keraton Surakarta) serta Lembaga Hukum Keraton Surakarta dan Abdi Dalem Keraton Surakarta.

Mereka menuntut agar Keraton Surakarta ditetapkan sebagai daerah istimewa, seperti halnya Yogyakarta.  Soalnya, Penetapan Pemerintah No. 16/SD Tahun 1946 dan Surat Wakil Presiden Tahun 12 September 1949, dan UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah mengakui dan menetapkan status Surakarta dan Yogyakarta sebagai daerah istimewa.

Untuk itu, pemohon meminta MK membatalkan frasa “dan Surakarta” dalam Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 UU Pembentukan Provinsi Jawa Tengah karena bertentangan dengan UUD 1945.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua